DPD Gerindra Papua Barat Dinilai Salahi Aturan Terkait Calon Bupati Manokwari

JAKARTA, SP – Tim Aliansi Pemerhati Gerindra Manokwari (Tapgerman) 66 menilai rekomendasi kepada pasangan Calon Bupati Manokwari, Papua Barat, tidak mengikuti mekanisme di DPC Partai Gerindra Manokwari.

Demikian salah satu pernyataan Tapgerman 66 ketika melakukan aksi protes di Kantor DPP Partai Gerindra di Jakarta, Jumat (23/8/2024). Aksi dilakukan karena penetapan pasangan calon (paslon) kepala daerah Kabupaten Manokwari dinilai tidak sesuai dengan aspirasi dari DPC Partai Gerindra Manokwari.

“Kami mengecam perbuatan tidak beretika oleh Muhammad Lakotani selaku Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat karena membuat keputusan sepihak dengan menjagokan paslon lain tanpa berkoordinasi dengan DPC Partai Gerindra Manokwari. Padahal dalam penjaringan calon bupati dan wakil bupati telah diputuskan untuk menjagokan Ketua DPC Partai Gerindra Drs. Benard Boneftar MH,” kata Hery Rumbin selaku Koordiantor Tagperman 66.

Hery yang juga kader muda Gerindra Manokwari mengatakan menolak dengan tegas semua bentuk mafia politik dalam Partai Gerindra di Papua Barat karena kepentingan pribadi dan kelompok dalam pilkada tahun 2024-2029. Untuk itu, pihaknya berharap DPP Partai Gerindra di Jakarta harus menyelamatkan Partai Gerindra Papua Barat karena dipimpin oleh orang yang tidak paham aturan main dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART).

Dalam suratnya, penolakan tersebut ditujukan kepada Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang juga Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, kemudian ditujukan juga kepada jajaran DPP dan Majelis Kode Etik DPP Partai Gerindra.

“Kami mohon DPP Partai Gerindra dapat mengindahkan dan mengakomodir aspirasi agar tidak membuat kekacauan dalam Partai Gerindra di Papua Barat, khusus Manokwari,” tegas pernyataan tersebut.

Secara terpisah, dalam laman DPP Partai Gerindra dikabarkan bahwa DPP telah memberikan rekomendasi kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Manokwari Hermus Indou dan Mugiyono (Hero). Rekomendasi itu pernah diserahkan Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani dan saat itu Mohamad Lakotani menyatakan penyerahan rekomendasi tersebut bukan hanya pasangan Hero saja, tetapi juga kepada kepala daerah lainnya di Papua Barat. [HR/SP]