Oleh: Hasanuddin Wahid (Sekjen PKB, Anggota Komisi XI DPR RI)
BERBAGAI diskusi kebijakan dan riset ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional, menunjukkan ekonomi Indonesia memasuki fase penentuan arah. Stabilitas pertumbuhan yang relatif terjaga selama beberapa tahun terakhir kerap dibaca sebagai kabar baik sekaligus cermin keberhasilan pengelolaan makroekonomi. Namun, di tengah perubahan global yang cepat dan penuh ketidakpastian, stabilitas semata tidak cukup. Tanpa kejelasan arah, stabilitas justru berpotensi menjadi zona nyaman yang menunda pembenahan struktural.
Kesadaran akan hal ini mengemuka dalam forum-forum strategis seperti Indonesia Economic Summit (IES) 2026 dan Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Tantangan ekonomi ke depan tidak lagi sebatas menjaga laju pertumbuhan, melainkan memastikan ketangguhan menghadapi guncangan global, kemampuan menciptakan lapangan kerja produktif, serta perluasan manfaat pembangunan secara lebih merata.
Pergeseran fokus dari kuantitas menuju kualitas pertumbuhan patut diapresiasi. Namun, ujian sesungguhnya terletak pada keberanian menerjemahkan kesepahaman di ruang diskusi menjadi kebijakan nyata. Sejarah menunjukkan, konsensus intelektual tidak selalu berbanding lurus dengan langkah konkret di tingkat pengambilan keputusan.
Stabilitas dengan Ruang Kehati-hatian
Berbagai lembaga internasional dan nasional relatif sejalan dalam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026. Dana Moneter Internasional (IMF) mengambil posisi sedikit lebih konservatif dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 4,8 persen. IMF menyoroti ketatnya kondisi keuangan global, suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama, serta kerentanan negara berkembang terhadap volatilitas arus modal.
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan sekitar 4,9 persen pada 2026 dan 5 persen pada 2027, dengan catatan bahwa keberlanjutan pertumbuhan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan kemajuan reformasi struktural. Bank Dunia, melalui laporan Indonesia Economic Prospects, memproyeksikan pertumbuhan berada di kisaran 4,9–5,7 persen, dengan titik tengah sekitar 5,33 persen jika belanja fiskal dapat dipercepat secara efektif.
Tentu saja, deretan angka tersebut penting sebagai penanda arah. Namun, angka-angka tersebut lebih menyerupai termometer: memberi tahu suhu, tetapi tidak menjelaskan penyebab penyakitnya. Konsensus proyeksi justru menggarisbawahi satu hal yang lebih substansial—ruang manuver kebijakan Indonesia semakin menyempit. Stabil, tetapi tidak tanpa tekanan.
Lembaga lain seperti ERIA menempatkan Indonesia dalam konteks kerja sama ASEAN dan rantai nilai regional, menekankan pentingnya posisi Indonesia dalam dinamika kawasan. Dari dalam negeri, CSIS merangkum situasi ini secara reflektif melalui tajuk “Stability Under Strain, Risks on the Horizon”.
Sementara itu, Permata Institute for Economic Research (PIER) menyoroti dinamika domestik dengan fokus pada transformasi digital dan keberlanjutan. Keseluruhan pandangan ini mengarah pada kesimpulan yang sama: ekonomi Indonesia relatif tahan, tetapi jauh dari kata aman.
Dunia yang Tidak Lagi Ramah
Substansi utama yang membedakan prospek ekonomi 2026 dari tahun-tahun sebelumnya adalah beratnya tantangan global. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat ke kisaran 2,7–2,9 persen. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan beberapa negara di kawasan Euro memasuki era higher for longer dalam kebijakan suku bunga, yang berdampak langsung pada arus modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia.
Selain tu, fragmentasi perdagangan global kian nyata. Perang dagang, proteksionisme terselubung, serta tren reshoring dan friend-shoring membuat perdagangan internasional tidak lagi seefisien satu dekade lalu. Bagi Indonesia, yang struktur ekspornya masih didominasi komoditas primer, situasi ini meningkatkan risiko volatilitas neraca perdagangan dan nilai tukar.
Konflik geopolitik dan transisi energi global turut menambah ketidakpastian. Harga energi dan pangan tetap rentan bergejolak, sementara tekanan global terhadap agenda dekarbonisasi menuntut penyesuaian struktur industri nasional. Tantangan-tantangan ini bersifat struktural, bukan sekadar siklikal. Dunia tidak sedang menunggu untuk kembali normal. Dalam kondisi seperti ini, bertahan dengan pendekatan lama justru berisiko memperbesar kerentanan.
Diskusi dalam IES 2026 dan IEO FEB UI menunjukkan pergeseran paradigma yang semakin jelas: pertumbuhan tinggi tidak lagi cukup. Yang dibutuhkan Indonesia adalah pertumbuhan yang mampu menyerap guncangan global tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman pandemi Covid-19 memberikan pelajaran penting bahwa pertumbuhan yang tidak ditopang struktur ekonomi yang kuat akan mudah runtuh ketika krisis datang. Oleh karena itu, konsep resilient and inclusive growth menjadi titik temu berbagai pandangan.
Pertumbuhan harus menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperkuat kelas menengah, dan mengurangi ketimpangan antardaerah. Jika manfaat pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada sektor dan wilayah tertentu, ekonomi nasional justru menjadi lebih rapuh dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, stabilitas makro yang sering dibanggakan perlu dibaca dengan lebih kritis. Stabilitas tanpa transformasi berisiko menjadi kenyamanan semu—menenangkan di permukaan, tetapi rapuh di dasar.
Produktivitas dan Underemployment
Di balik stabilitas makro, persoalan struktural masih membayangi. Institute fo Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan dua isu krusial yang berpotensi menjadi penghambat utama ekonomi 2026: menurunnya produktivitas tenaga kerja dan tingginya tingkat underemployment.
Data Kementerian Tenaga Kerja dan temuan lembaga riset seperti JETRO dan kajian ASEAN menunjukkan bahwa PDB per pekerja Indonesia hanya sekitar US$ 28,6 ribu dibandingkan rata-rata ASEAN, US$ 30,2 ribu ( per awal 2005). Ini terjadi karena angkatan kerja Indonesia didominasi kelompok berpendidikan dasar – menengah yang diganjar upah rendah dan minim jaminan sosial. Sementara itu, Indonesia juga masih terus dibayangi oleh masalah underemployment yang mencapai 7.91 persen (per Agusttus 2025).
Kedua isu krusial itu ibarat bandul. Jika tidak ditangani secara serius, dia dapat menarik ekonomi ke arah pertumbuhan yang lebih lambat dan tidak berkualitas, sekaligus menggerus daya saing jangka menengah. Di sinilah terlihat bahwa persoalan ekonomi Indonesia bukan semata-mata pada sisi makro, melainkan pada fondasi mikro yang masih rapuh.
Investasi dan Daya Saing
Dalam hampir semua forum ekonomi, satu pesan terus berulang: daya saing struktural menjadi kunci. Indonesia tetap menarik sebagai pasar, tetapi tantangan kualitas sumber daya manusia, kepastian regulasi, dan efisiensi logistik membatasi potensi investasi bernilai tambah. Rekomendasi yang mengemuka adalah perlunya mengarahkan kebijakan pada investasi industri padat pengetahuan dan teknologi, bukan sekadar padat modal atau berbasis ekstraksi sumber daya. Investasi berkualitas dinilai lebih mampu menciptakan lapangan kerja produktif, mendorong alih teknologi, dan memperkuat rantai nilai domestik.
Namun, investasi semacam itu memerlukan fondasi kebijakan yang kredibel. Disiplin fiskal menjadi prasyarat penting. Ruang fiskal sebaiknya digunakan untuk pembiayaan transformasi struktural — pendidikan, pelatihan vokasi, infrastruktur produktif, dan transisi energi — bukan stimulus jangka pendek yang bersifat populis. Pertumbuhan yang bertahan lama hampir selalu lahir dari keputusan yang tidak populer dalam jangka pendek, tetapi konsisten dalam jangka panjang.
Sektor Penggerak Baru
Optimisme terhadap ekonomi 2026 juga bertumpu pada sektor-sektor penggerak baru. Pertumbuhan hijau menjadi agenda strategis seiring komitmen global terhadap pengurangan emisi. Investasi di energi terbarukan dan industri hijau bukan sekadar peluang ekonomi, melainkan kebutuhan struktural.
Transformasi digital diharapkan menjadi motor pertumbuhan berikutnya. Potensi ekonomi digital besar dalam mendorong efisiensi dan inovasi. Namun, kesenjangan akses digital antarwilayah masih lebar.
Tanpa kebijakan yang inklusif, transformasi digital justru berisiko memperlebar ketimpangan.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga diproyeksikan menjadi instrumen penting untuk industrialisasi dan pemerataan pembangunan. Tantangannya adalah memastikan KEK benar-benar terhubung dengan ekonomi lokal dan UMKM, bukan sekadar menjadi kantong insentif fiskal yang terisolasi dari lingkungan sekitarnya.
Jika dirangkum, berbagai kajian dan forum ekonomi menyampaikan pesan yang relatif seragam: ekonomi Indonesia pada 2026 berada dalam kondisi stabil, tetapi di persimpangan arah. Tantangan global semakin berat, sementara persoalan struktural domestik belum sepenuhnya teratasi. Namun justru di situlah peluangnya. Dengan stabilitas makro yang relatif terjaga dan proyeksi pertumbuhan yang tetap positif, Indonesia memiliki ruang untuk melakukan konsolidasi kebijakan. Fokus pada peningkatan produktivitas, kualitas investasi, dan pemerataan manfaat pertumbuhan menjadi kunci agar stabilitas tidak berubah menjadi stagnasi.
Dalam perspektif ini, 2026 berpotensi menjadi titik balik –bukan sekadar tahun pertumbuhan, tetapi tahun penegasan arah pembangunan ekonomi. Dari ekonomi yang bertahan karena konsumsi dan komoditas menuju ekonomi yang bertumpu pada daya saing, inovasi, dan ketangguhan sosial. Tantangannya nyata, tetapi peluangnya terbuka lebar, selama keberanian reformasi mampu mengimbangi dinamika perekonomian global yang kian kompleks dan menantang. ***
Leave a Reply