Perlu Koordinasi Nasional, MSI Imbau Selamatkan Petani dan Industri Singkong

Ketua Umum DPN MSI Arifin Lambaga (paling kiri) bersama jajaran DPN saat panen singkong di kebun percobaan BRIN, Bogor, Jawa Barat.

JAKARTA, SP – Polemik petani singkong dan pabrik taioka sejak awal Desember 2024 di Provinsi Lampung masih berlanjut. Setelah beberapa kali aksi protes ribuan petani di Lampung karena harga singkong anjlok, kini giliran pabrik tapioka yang berhenti beroperasi. Kondisi ini harus segera diatasi dengan sejumlah terobosan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Demikian pernyataan Dewan Pimpinan Nasional – Masyarakat Singkong Indonesia (DPN MSI) yang ditandatangani Ketua Umum Arifin Lambaga dan Sekjen Heri Soba di Jakarta, Selasa (28/1/2025).

MSI yang sudah dua dekade memperjuangkan singkong mengapresiasi perjuangan ribuan petani Lampung, namun juga memaklumi kondisi yang dihadapi industri pengolahan singkong. Padahal, olahan singkong, terutama tapioka, banyak dibutuhkan untuk pangan dan industri yang seharusnya bisa menghidupi (menyejahterakan) semua pihak dari hulu hingga hilir.

Baca : Potensi Kawasan Transmigrasi Masih Besar, Wamentrans Dorong Swasembada Sapi

Untuk itu, Arifin berharap ada solusi komprehensif menyusul polemik jatuhnya harga singkong di tingkat petani. Di sisi lain, sejumlah pabrik pun jangan menghentikan operasi karena kesulitan menaikkan harga singkong. “Lampung merupakan sentra singkong terbesar di Indonesia dengan pengolahan yang sudah berjalan lama. Ini yang harus diselamatkan dengan koordinasi dari berbagai pihak di pusat dan daerah dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait,” kata Arifin.

Seperti diketahui, Provinsi Lampung merupakan sentra produksi singkong utama. Pada tahun 2022, Lampung menghasilkan 6,7 juta ton umbi singkong segar atau sekitar 40% dari total produksi singkong nasional. Sekitar 90% dari produksi singkong di Lampung diserap industri tapioka yang menghasilkan devisa sekitar Rp 10 triliun, belum termasuk hasil samping seperti onggok, dll.

“Sangat disayangkan jika potensi ini tidak terkelola dengan baik. Apalagi, produksi dan produktivitas singkong secara nasional terus menurun dalam 10 tahun terakhir,” ujar Arifin.

Wakil Ketua MSI Bidang UMKM Achmad Rachman mengatakan upaya Pemerintah Provinsi Lampung dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung perlu diberi apresiasi. Namun, tetap diperlukan koordinasi secara nasional karena solusinya tidak bisa sebatas wilayah Lampung. Semua kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan harus terlibat aktif sesuai peran dan fungsinya masing-masing.

Baca : Prabowo Sebut Singkong untuk Swasembada Pangan, MSI: Jadikan Komoditas Strategis Nasional

Heri Soba yang juga Sekjen MSI menjelaskan pihaknya mempunyai sejumlah usulan, jangka pendek dan jangka panjang, untuk mengatasi kisruh singkong secara menyeluruh. Salah satunya menjadikan singkong sebagai pangan strategis seperti padi, jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya.

“Selama tidak ada komitmen menjadikan pangan strategis maka sulit mengharapkan pengembangan singkong secara komprehensif. Buktinya, semua kebijakan, program dan sumber daya nasional lebih diprioritaskan untuk memenuhi ketersediaan pangan bukan dari singkong,” tegas Heri.

Sejak Desember 2024 lalu, ribuan petani dari berbagai wilayah di Lampung turun ke jalan melakukan aksi protes karena jatuhnya harga singkong. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah II Lampung menengarai harga singkong anjlok karena impor tapioka ke Indonesia, termasuk Lampung.

Pekan lalu, Jumat (24/1/2025), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mempertanyakan impor tapioka yang dilakukan pabrik sehingga menzalimi petani dalam negeri. Dia berjanji akan menindak tegas importir singkong yang lebih memilih produk singkong dari luar daripada petani. “Ini kami dengar di Lampung terkait harga singkong, kami akan undang, kami akan undang industri, undang petaninya. Kami minta kepada importir, tegas, jangan zalimi petani,” kata Amran.

Untuk itu, MSI berharap berbagai respons tersebut segera ditindaklanjuti agar polemik tidak berkepanjangan dan iklim usaha singkong semakin berkembang dengan baik. [SP]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*