JAKARTA, SP – Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia menyurati Kepolisian Daerah (Polda) Papua terkait kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan.
“Kami dari Kompak Indonesia meminta penjelasan resmi secara tertulis kepada Kapolda Papua Bapak Irjen Mathius D Fakiri terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi di Papua, khususnya pejabat Bupati Tolikara dan kroni-kroninya,” demikian Gabriel Goa, Ketua Kompak Indonesia, dalam suratnya yang diterima SP akhir pekan lalu.
Dikatakan, dalam surat permohonan itu dillampirkan juga surat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimum) Polda Papua tertanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani Kombes Ade Sapari selaku direktur. Adapun keperluan surat Direskrimsus itu adalah klarifikasi dugaan tipikor di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Tolikara tahun 2017 lalu. Adapun, Surat dari Polda Papua tersebut perihal permintaan keterangan dan dokumen yang ditujukan kepada Yonias Yikwa selaku Kepala Bagian Persidangan kabupaten Tokikara tahun 2017.
“Surat permohonan Kompak Indonesia kepada Kapolda Papua, juga merujuk pada surat pemohonan Polda Papua melalui Direskrimsus,” ujarnya.
Sebelumnya, Gabriel mengatakan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tengah menindaklanjuti aksi dan laporan Kompask Indonesia terkait dugaan Tipikor senilai Rp 16 miliar tersebut.
“KPK RI melalui surat resmi kepada Kompk Indonesia, menyatakan bahwa perkara Tipikor Tolikara sedang diproses hukum oleh Polda Papua,” kata tegas Gabriel.
Dikatakan, mengingat perkara tersebut tengah ditangani Polda Papua, maka KPK melakukan supervisi dan pengawasan. Jika dalam penanganan perkara ini ada indikasi kuat Polda Papua tidak profesional dan mendiamkan, maka KPK diminta segera mengambil alih penanganan tersebut hingga tuntas.
“Apresiasi untuk KPK yang telah memberi atensi khusus dalam perkara dugaan Tipikor Tolikara ini,” ujarnya.[PR/SP-3]
Leave a Reply