Prabowo Ingin Perlindungan Diperkuat, Padma Usul Mulai Bongkar Para Mafia

JAKARTA, SP – Komitmen pemerintahan Prabowo Soebianto untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) patut diberi apresiasi. Sejalan dengan itu, upaya membenahi tata kelola dan mengungkap jejaring mafia perdagangan manusia (human trafficking) juga harus terus dilakukan. Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia yang konsisten dalam advokasi ini mendorong segera diungkap jejaring mafia dan aktor intelektual dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Salah satunya dalam kasus korban TPPO Mariance Kabu, sebagai pintu masuk dalam berbagai kasus lainnya.

Gabriel Goa yang juga Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia di Jakarta, Kamis (31/10/2024), terus menyuarakan agar kasus Mariance Kabu dan kasus-kasus lainnya harus diungkap sejelas-jelasnya. “Proses hukum yang ada tentu harus mengungkap dengan jelas jejaring mafia dan aktor-aktor utama sehingga menimbulkan efek jera. Kalau tidak ya kasus-kasus seperti ini, seperti di Nusa Tenggara Timur, akan berulang,” tegasnya.

Dikatakan, status darurat human trafficking (perdagangan manusia) di NTT sudah disampaikan secara resmi oleh pemerintahan sebelumnya, Joko Widodo, beberapa tahun silam dan juga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
“Wilayah-wilayah lain juga ada kasus seperti ini, tetapi NTT perlu diberikan prioritas karena terlalu banyak korban yang meninggal dan para mafia masih beroperasi hingga saat ini,” tegasnya.

Secara terpisah, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan Presiden Prabowo Subianto meminta perlindungan pekerja migran diperkuat untuk meminimalisasi permasalahan seperti eksploitasi pekerja hingga TPPO.

Karding mengatakan tugas utama kementerian yang baru terbentuk ini yakni melaksanakan transformasi internal seperti susunan organisasi dan tata kelola. Sebelumnya BP2MI merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pihaknya akan melaksanakan arahan Prabowo meningkatkan perlindungan pekerja migran yang dikenal sejak lama sebagai pahlawan devisa Indonesia.

“Kita lagi menyusun program-program bagaimana prinsipnya kehadiran negara terhadap pekerja migran dan meminimalisir potensi-potensi eksploitasi, kekerasan, tindakan perdagangan orang,” jelasnya saat ditemui usai Raker Komisi XI DPR, Rabu (30/10).

Abdul Kadir menyebutkan dalam 100 hari ke depan, pihaknya memiliki beberapa target. Kata dia, yang paling penting adalah penyelesaian masalah internal dan sistem tata kelola, serta migrasi dari BP2MI kepada kementerian. [SP-03]