BOGOR, SP – Perkumpulan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (Pertalindo) harus terus mengawal dan membantu pemerintah dalam pembenahan regulasi. Hal ini penting agar para praktisi bidang lingkungan tidak hanya mengeluhkan kebijakan yang ada, tetapi ikut memperbaikinya.
Hal ini disampaikan Anggota Dewan Pengawas Pertalindo Dr Dwi P Sasongko dalam halal bihalal dan diskusi di kawasan Sentul, Bogor, Minggu (19/5/2024). Diskusi merupakan rangkaian agenda halal bihalal Pertalindo itu mengusung tema Tata Laksana Amdal Terkini: Daya Tarik dan Tantangannya. Sedangkan tausiyah oleh Adi Junjunan Mustafa dengan tema Ibadah dengan Menjaga Keseimbangan Alam.
Adapun halal bihalal diikuti seluruh jajaran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pertalindo dan perwakilan di sejumlah provinsi. Selain itu hadir dari perwakilan pemerintah kabupaten Bogor, khususnya dari Dinas Lingkungan Hidup.
Dwi Sasongko yang juga pengajar Universitas Diponegoro menyoroti secara khusus sejumlah keluhan atas kebijakan (regulasi) yang dibuat pemerintah. Padahal, regulasi yang dibuat seharusnya tetap memberikan ruang fleksibilitas sehingga perlu keterlibatan bersama.
“Jangan berprasangka dan mengeluhkan regulasi karena kita semua harus taat. Inilah peran Pertalindo untuk menyuarakan sehingga regulasi yang dibuat benar-benar bisa mengakomodasi semua kepentingan dan tujuan bersama,” ujar Dwi.
Dia menjelaskan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) merupakan dokumen hukum yang harus dengan regulasi. Padahal perkembangan regulasi sangat cepat maka perlu kontribusi para pihak terkait, termasuk Pertalindo, agar kebijakan yang dihasilkan memiliki fleksibilitas. “Saya yakin Pertalindo mempunyai kapasitas, pengaruh dan nilai tawar untuk mempengaruhi dan memperbaiki kebijakan,” ujarnya.
Ketua Umum DPN Pertalindo Ilan R. Suriadi juga menegaskan pihaknya tetap konsisten bersama pemerintah mengawal regulasi agar tidak melenceng. Pertalindo memberi apresiasi atas upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan investasi yang lebih cepat. Namun, berbagai regulasi (aturan) yang ada juga harus fleksibel untuk mencapai target awal.
Sekjen I DPN Pertalindo Chris Pasaribu menegaskan bahwa Pertalindo senantiasa selalu menjadi mitra pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai leading sector terkait lingkungan. Pihaknya juga terus berupaya agar kapasitas dan profesionalisme anggota Pertalindo terus ditingkatkan.
“Dengan demikian semua regulasi yang sudah disepakati bersama bisa diimplementasikan. Apalagi, Pertalindo merupakan kumpulan dari para tenaga ahli lingkungan,” ujarnya.
Sebagaimana disampaikan Dwi P Sasongko bahwa kiprah dan komitmen Pertalindo harus tetap dijaga. Saat ini, keberadaan Pertalindo sudah ada di 20 provinsi dan akan terus diperluas untuk mewujudkan keseimbangan lingkungan secara berkelanjutan. [PR/SP]
Leave a Reply