Pernah Tuding Ada Korupsi Montara, Maurice Blackburn Kian Banyak Dilaporkan ke Polisi

Ribuan korban menunggu kejelasan penyelesaian pencemaran Laut Timor.

JAKARTA, SP – Maurice Blackburn Lawyers yang diberi wewenang oleh Pengadilan Federal Australia dalam kasus Montara semakin banyak dilaporkan ke polisi. Para korban pencemaran Laut Timor tersebut mempertanyakan dasar penetapan harga kompensasi rumput laut yang kurang transparan.

Frans Dj Tulung selaku Kuasa hukum Ferdi Tanoni dari Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) dalam suratnya kepada pimpinan Maurice Blackburn Lawyers mendesak transparansi dalam penyaluran dana kompensasi. Dana tersebut sebagai ganti rugi kepada belasan ribu nelayan pesisir dan pembudidaya rumput laut akibat tercemar dari ledakan ladang migas Montara milik PTTEP.

Frans mempertanyakan kriteria dan perbedaan pembayaran yang berkisar antara Rp 3.000 hingga Rp 32.000 per kilogram (kg) itu sesuai amanat dari putusan Pengadilan Federal Australia atau berbeda. Tuntutan ini karena semakin menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, lalu YPTB bersama sejumlah mitra sudah berjuang sejak awal musibah ini terjadi.

Dikatakan, pihaknya juga mendengar bahwa ada korban dari Kupang Barat yang sudah melaporkan ketidakjelasan tersebut ke Polda NTT. Kliennya, Ferdi Tanoni, juga sudah dimintai keterangan berkaitan dengan pengaduan dari masyarakat tersebut.

“Dengan masalah ini, pihak kami telah dimintai keterangan oleh kepolisian untuk mendapatkan klarifikasi dan menegaskan bahwa klien kami sudah berjuang sejak awal tragedi pencemaran di Laut Timor tahun 2009 lalu. Jadi kalau masyarakat kemudian datang mengadu kepada kami ya harus kami suarakan,” tegasnya, Jumat (6/4/2024).

Selain para korban dari Kupang Barat yang sudah melapor, masyarakat Pulau Semau di Kabupaten Kupang dan beberapa warga Rote Ndao yang menjadi korban pencemaran segera melapor ke polisi. Padahal, akhir tahun 2023 lalu, sebelum dana kompensasi disalurkan, Maurice Blackburn Lawyers malah menuding ada indikasi korupsi dari beberapa pihak di Indonesia.

“Semakin banyak yang melapor berarti banyak juga yang tidak beres. Dulu klinen kami secara tidak langsung dituding oleh Maurice Blackburn Lawyers. Kami dorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil Maurice Blackburn Lawyers tetapi sampai sekarang tidak dilakukan,” tegas Frans.

Dalam laman resminya, Maurice Blackburn berharap dapat segera melakukan pembayaran ke 81 desa dan pembayaran akan terus dilanjutkan secara progresif hingga tahun 2024. Maurice Blackburn akan melaporkan ke Pengadilan Federal ketika semua pembayaran dilakukan. [SP-4]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*