BOGOR, SP – Himpunan Alumni (HA) IPB dan Forum Mahasiswa Pascasarjana IPB kembali menggelar Food & Agriculture Summit (FAS) V 2025 sebagai agenda tahunan sekaligus forum analisis kebijakan prioritas pemerintah di sektor agromaritim. Kegiatan yang digelar di IICC Botani Square, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (25/11/2025) tersebut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, para narasumber, pakar, akademisi dan peserta dari berbagai kalangan.
Sudaryono menyambut baik masukan dari IPB University dan jajaran alumninya serta menegaskan bahwa suara dari front line pertanian (praktisi dan akademisi) sangat dibutuhkan untuk perbaikan kebijakan. Apalagi, sektor pangan dan energi menjadi prioritas utama Presiden RI Pranowo Soebianto dan IPB University memiliki peran sentral.
“Presiden sudah jelas, kita harus mencapai swasembada pangan agar tidak tergantung sama negara lain, khusus untuk urusan pangan dan energi,” tegasnya.
Dia melihat banyak peluang yang harus dimanfaatkan oleh alumni dan sivitas akademika IPB, tidak hanya di sektor pertanian dan hortikultura, tetapi juga dalam mendukung masa transisi energi.
Seperti diketahui, FAS V tahun ini mengambil momentum satu tahun pemerintahan Prabowo Soebianto dengan tema yang diangkat adalah Evaluasi Saintifik Satu Tahun Kebijakan Pemerintah Bidang Ketahanan Pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Merah Putih.
Ketua Umum DPP HA IPB Walneg S. Jas menjelaskan tema tersebut diambil karena sangat berhubungan erat dengan sivitas akademika IPB dan merupakan bagian integral dari program Asta Cita pemerintahan saat ini. Acara ini mencatat antusiasme tinggi dengan pendaftar lebih dari 500 orang, termasuk mahasiswa, perwakilan dinas, hingga pengurus Koperasi Desa Merah Putih dan penyelenggara program makan bergizi gratis.
Walneg memberikan apresiasi objektif terhadap perubahan kebijakan di sektor pertanian, menyoroti perbaikan yang signifikan, terutama pada isu subsidi pupuk. Ia menjelaskan sebelumnya basis perhitungan pupuk tanaman berdasarkan nilai rupiah.
“Pupuk itu dulu basis perhitungan subsidinya adalah rupiah. Harga pupuk semakin naik, sehingga tonase pupuk yang sampai ke petani semakin tahun semakin berkurang. Kira-kira 10 tahun terakhir itu terus menurun,” jelasnya.
Dia menuturkan bahwa pemerintahan saat ini telah mengubah skema dan tidak lagi berbasis rupiah, melainkan berbasis tonase. Selain itu, pemerintah juga gencar mendorong hilirisasi menuju komoditas unggulan. Namun, dia mencatat satu persoalan utama yang perlu dikoreksi adalah masalah koordinasi. Masalah ini selalu muncul akibat kemauan dari pemerintah pusat kadang-kadang tidak serentak waktunya dengan dengan kementrian dan juga pelaksanaan di pemerintah daerah.
“Contohlah irigasi. Kami ikut survei, irigasi-irigasi yang ada ternyata tidak terlalu connect dengan kondisi cetak sawah,” tambahnya. [PR/SP]
Leave a Reply