Menkop: Koperasi Desa Merah Putih Mempermudah Petani Cari Pupuk

BOGOR, SP – Himpunan Alumni (HA) IPB dan Forum Mahasiswa Pascasarjana IPB kembali menggelar Food & Agriculture Summit (FAS) V 2025 sebagai agenda tahunan sekaligus forum analisis kebijakan prioritas pemerintah di sektor agromaritim. Agenda yang digelar di IICC Botani Square, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/11/2025), tersebut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil

Menteri Pertanian Sudaryono, Ketua Umum DPP HA IPB Walneg S Jas dan jajarannya, para narasumber, pakar, akademisi dan peserta dari berbagai kalangan. Kegiatan ini merupakan kerja sama DPP HA IPB dengan Tani On Stage-Kementerian Pertanian.

Ferry Juliantono yang memberikan keynote speach menjelaskan berbagai terobosan menopang kebijakan pangan pemerintah. Salah satunya adalah akses dan kemudahan pupuk bagi petani dalam memproduksi komoditas pertanian. Jika sebelumnya petani kesulitan mencari pupuk maka sekarang kondisinya terbalik, justru pupuk yang mencari-cari petani.

“Sekarang pupuk yang mencari petani karena instrumen distribusinya sudah masuk ke petani, yakni melalui koperasi desa. Padahal sebelumnya, petani-petani yang mencari pupuk,” kata Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam acara FAS V yang bertema Review Scientific Satu Tahun Program Pangan Kabinet Merah Putih.

Kemudahan petani mengakses pupuk, menurut Ferry, tak lepas dari skema distribusi yang kini lebih cepat dan tepat sasaran. “Distribusi pupuk, kini dari pabrik langsung ke pengecer, diantaranya Koperasi Desa Merah Putih, ” katanya.

Seperti diketahui, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diharapkan memperkuat sistem distribusi pupuk subsidi dan nonsubsidi di setiap desa sehingga memudahkan petani dalam proses penebusan pupuk. Integrasi KDMP ke dalam sistem distribusi juga menjadi bagian dalam melaksanakan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Selain rantai pasok distribusi pupuk, KDMP juga berperan sebagai penyerap hasil pertanian. “Nantinya, koperasi akan menjadi offtaker produk pangan, di antaranya hortikultura. KDMP bisa membantu pascapanen dan penyerapan. Ini akan membantu kementan dalam hal produksi pertanian, yang diharapkan dapat membantu penguatan ketahanan pangan. ,” papar Ferry.

Dia menambahkan, setiap KDMP dialokasikan plafon kredit Rp 3 miliar. Hal ini sebagai upaya negara memberikan akses permodalan dan diharapkan menopang berbagai aktivitas pangan masyarakat desa.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyambut baik masukan dari IPB University dan jajaran alumninya baik praktisi maupun akademisi untuk perbaikan kebijakan. Apalagi, sektor pangan dan energi menjadi prioritas utama Presiden RI Pranowo Soebianto dan IPB University memiliki peran sentral.

“Presiden sudah jelas, kita harus mencapai swasembada pangan agar tidak tergantung sama negara lain, khusus untuk urusan pangan dan energi,” tegasnya.

Dia melihat banyak peluang yang harus dimanfaatkan oleh alumni dan sivitas akademika IPB, tidak hanya di sektor pertanian dan hortikultura, tetapi juga dalam mendukung masa transisi energi. Adapun agenda FAS V tahun ini mengambil momentum satu tahun pemerintahan Prabowo Soebianto dengan tema yang diangkat adalah Evaluasi Saintifik Satu Tahun Kebijakan Pemerintah Bidang Ketahanan Pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Merah Putih. [PR/SP]