Soroti Hak Politik OAP, IJCC Sampaikan Surat Terbuka kepada Ketum Golkar

MANOKWARI, SP – Irian Jaya Crisis Center (IJCC/Pusat Kajian Irian Jaya) menyampaikan surat terbuka kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato. Intinya, mengingatkan Partai Golkar agar tidak merampas hak-hak dasar orang asli Papua (OAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus.

Surat terbuka diterima SP, Selasa (30/7/2024), tersebut tertanggal 16 Juli 2024 dan ditandatangani Direktur Eksekutif IJCC Arnold Roberd Sorry, STh. SE, MM. IJCC merupakan organisasi yang fokus pada hak-hak dasar OAP dan semakin prihatin atas perampasan hak politik OAP di wilayah tersebut.

Disebutkan, gejala upaya perampasan hak politik OAP disinyalir bakal terjadi di kalangan legislatif, khususnya pada posisi Ketua DPR Papua Barat (PB) periode 2024-2029. Posisi Ketua DPRPB periode 2024-2029, berdasarkan kualifikasi Undang-Undang Otsus, harus dijabat oleh orang OAP. Saat ini, posisi tersebut dipegang Orgenes Wonggor S IP, yang menjabat sebagai Ketua DPRPB periode 2019-2024.
IJCC meminta dan mendesak agar Ketua Umum Partai Golkar segera menetapkan Orgenes Wonggor SIP sebagai Ketua DPRPB Papua Barat periode 2024-2029. Penetapan Orgenes dianggap sebagai harga mati karena merupakan bagian dari konstitusi untuk Tanah Papua berdasarkan Undang-Undang Otsus.

IJCC juga memohon kepada DPP Partai Golkar untuk melakukan penetapan ini demi menjaga situasi keamanan menjelang penetapan ketua DPRPB Papua Barat.
Usulan ini juga merujuk pada susunan kedudukan (SUSDUK) dan mekanisme DPR yang menegaskan bahwa penetapan Ketua DPRPB tidak boleh menyimpang dari aturan susduk hanya karena ada kepentingan tertentu. IJCC mengingatkan pentingnya menjaga ketentuan undang-undang dan kedaulatan politik OAP.

Menurut Arnold, pelanggaran terhadap hak-hak dasar OAP bisa mengakibatkan instabilitas politik di Papua Barat. IJCC berharap penetapan Orgenes Wonggor, hak-hak OAP dapat dijaga dan dihormati sesuai ketentuan yang berlaku. Surat terbuka ini mencerminkan suara masyarakat OAP yang ingin hak-hak mereka dijaga dan tidak dirampas oleh pihak manapun. IJCC berharap Partai Golkar akan responsif terhadap permintaan ini demi keadilan dan kestabilan di Papua Barat.

Ke depan, IJCC akan terus mengawal proses ini dan memastikan bahwa hak-hak dasar OAP dihormati sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Otsus.
Mereka juga berencana untuk melakukan berbagai kegiatan advokasi guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak-hak OAP.
Penetapan Orgenes Wonggor sebagai Ketua DPRPB Papua Barat periode 2024-2029 diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menjaga stabilitas politik dan keadilan bagi Orang Asli Papua. [PR/SP-3]