JAKARTA, SP – Awal Desember 2016, ada sebuah rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) membahas ketidakjelasan soal pencemaran Laut Timor. Pencemaran laut yang cukup besar sepanjang sejarah Indonesia-Australia berasal dari Kilang Montara milik BUMN Thailand, PTT Exploration and Production (PTTEP).
Dengan berbagai upaya dan pendekatan, Ferdi Tanoni selaku Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) bersama para kolega seperjuangannya seperti Heri Soba dan Frans Padak Demon, lalu Herman Jaya dari Ocean Watch Indonesia (OWI) hingga kalangan akademisi akhirnya bisa ikut rapat yang dipimpin Menko Marves Luhut B Pandjaitan.
Itulah rapat perdana Kemenko Marves membahas Montara yang dihadiri lintas kementerian dan beberapa kepala daerah yang terkena dampak pencemaran.
Saat itu, Ayodhia GL Kalake yang sekarang menjadi Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu asisten deputi di Kemenko Marves. Namun dengan beda kedeputian terkait pencemaran sehingga hanya beberapa kali berpapasan dengan Odhi, sapaannya. Kini, peran Odhi Kalake juga sangat signifikan karena para korban Montara adalah masyarakat NTT.
Baca : Maritim, Montara, dan Kesejahteraan Masyarakat
Usai rapat, Luhut pun mengundang Paul Grigson selaku Duta Besar Australia untuk Indonesia agar berkenan hadir ke kantor Menko Marves sehari setelah rapat tersebut, Jumat (2/12/2016). Saat pertemuan itu, keduanya membahas kelanjutan kasus meledaknya kilang minyak Montara di Blok Atlas Barat, pada 21 Agustus 2009 silam. Luhut meminta pemerintah Australia untuk ikut turun tangan menyelesaikan kasus tersebut. Pasalnya, sudah hampir tujuh tahun kasus Montara tak kunjung selesai.
“Kami pemerintah Indonesia minta pemerintah Australia untuk terlibat menyelesaikan, karena sudah dari tahun 2009. Jadi sudah hampir 7 tahun. Jadi harus adalah andilnya pemerintah Australia,” ujar Luhut usai pertemuan.
Pemerintah Negeri Kanguru diminta untuk mendorong PTTEP sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberi kompensasi kepada masyarakat NTT. Ratusan ribu masyarakat pesisir jadi korban karena kesulitan mencari ikan, rumput laut mati, dan bahkan ada warga yang terserang penyakit.
Baca : Komitmen Ditunggu, 15.481 Nelayan dan Petani Rumput Laut Butuh Perpres
Arif Havaz Oegroseno yang saat itu menjadi Deputi terkait juga memfasilitasi pertemuan Paul Grigson dengan Ferdi dan beberapa koleganya. Tindak lanjut dari pertemuan itu kemudian ditugaskan Admiral S Lonan ke kabupaten Kupang dan Kabupaten Rote-Ndao untuk meninjau ke lapangan dan mengonfirmasi sejumlah fakta terkait dampak pencemaran Montara.
“Akhirnya pada Agustus 2017, Kemenko Marves menggelar rapat yang dihadiri sekitar 100 orang termasuk Wakil Gubernur NTT dan Bupati Kupang saat itu. Usai pertemuan ini lalu dibentuklah Gugus Tugas Montara oleh Menko Marves,” jelas Ferdi, Minggu (01/10/23)
Selain Ferdi sendiri, beberapa nama yang masuk dalam Gugus Tugas Montara itu adalah pakar maritim Prof Hasjim Djalal, Fred S Lonan, dan Cabyo Muzhar. Dalam perkembangannya, setelah Arif Havaz Oegroseno menjadi Duta Besar RI untuk Jerman, Menko Marves menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Ketua Gugus Tugas Montara.
Ada sejumlah agenda yang dikerjakan Gugus Tugas Montara dan banyak kemajuan yang tercapai. Proses pun terus berlanjut dengan sejumlah koordinasi dan advokasi. Pada 1 April 2022 kemudian diadakan jumpa pers yang dipimpin Luhut B Pandjaitan untuk menekankan perlunya kompensasi bagi para korban. Sejalan dengan itu, gugatan class action dari masyarakat pesisir juga diterima Pengadilan Federal Australia.
Awal yang bagus sejak 2016 lalu tidak lepas dari peran Luhut B Pandjaitan. Kini, janji kompensasi tersebut segera disalurkan dan mudah-mudahan bisa terwujud. Jangan sampai distribusi dana kompensasi justru memunculkan persoalan baru dari pihak-pihak yang selama tidak ini berjuang optimal dan hanya mengklaim.[CR/SP]
Leave a Reply