Banyak Dibahas Jelang G20 Agar Bersih, Bank Sampah di Labuan Bajo Nyaris Tutup

Labuan Bajo, SP – Sampah menjadi perhatian serius berbagai pihak jelang rangkaian pertemuan G20 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Sejak dua tahun silam, berbagai persiapan sudah dilakukan dengan investasi triliunan rupiah. Ironisnya, pelaku utama dari masyarakat yang bergerak dalam pengelolaan sampah justru nyaris tutup.

Hendrikus, Ketua Bank Sampah Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, justru mengeluhkan bahwa pihaknya semakin kesulitan untuk mengelola bank sampah. Lokasi bank sampah tersebut tidak jauh dari sentra wisata yang diklaim premium dan mendunia.

“Kami mulai beroperasi sejak dua tahun silam di Desa Batu Cermin ini. Namun, operasional kami semakin sulit. Dua karyawan sudah istirahat karena tidak sanggup bayar gaji mereka,” kata Hendrikus, Ketua Bank Sampah Batu Cermin, akhir pekan lalu.
Dia menjelaskan awalnya mendapat hibah dari PT Pegadaian (Persero) yang difasilitasi oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Namun, setelah berjalan beberapa bulan dan memasuki pandemi maka jumlah sampah yang dikelola turun drastis. Setahun terakhir mencoba bangkit tetapi belum menutupi operasional.

“Kami sering dengar banyak pejabat dari pusat membahas soal sampah menjelang pertemuan G20. Kalau persoalan sampah belum bisa diatasi, apakah kami bisa berpartisipasi,” tanya Hendrikus.

Sekalipun Labuan Bajo bukan merupakan lokasi pertemuan utama G20, sampah menjadi salah satu tema yang sering dibahas agar bisa diatasi. Catatan KatongNTT, menyebutkan dalam tiga bulan terakhir saja, tema seputar sampah itu menjadi pembahasan sejumlah kementerian terkait. Tidak hanya itu, sejumlah pihak dari swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) juga ikut mengatasi sampah atau limbah. Pertanyaannya, berbagai program tersebut sudah membuat Labuan Bajo bersih?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat melihat langsung kawasan Pantai Marina, Bukit Pramuka, Labuan Bajo, pada akhir Desember lalu menyinggung ketersediaan tempat sampah.
Pekan kedua Januari lalu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) membahas isu pengolahan sampah dalam rapat koordinasi percepatan pengembangan Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo.

“Kami (Kemenparekraf) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah menerapkan beberapa proyek percontohan (pilot project) pengolahan sampah, terutama sampah plastik untuk wisata bahari,” kata Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf RI Vinsensius Jemadu di Labuan Bajo, Rabu, (19/1/2022).

Dalam upaya penanganan masalah sampah di daerah wisata, Kemenparekraf RI menggandeng beberapa perusahaan besar karena sumber daya dari pemerintah juga terbatas. KLHK sendiri juga sebenarnya mempunyai program mendukung pengelolaan sampah terintegrasi di lima destinasi wisata super prioritas, yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Likupang di Sulawesi Utara dan Labuan Bajo.

Pembahasan soal sampah paling terakhir saat Rakor Persiapan Penyelenggaraan Pertemuan ke-2 Sherpa G20, di Ayana Komodo Resort Labuan Bajo, Selasa (1/3/2022). Kegiatan itu dilakukan Kemenko Bidang Perekonomian melalui Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional. Rakor dipimpin Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso selaku Ketua Sekretariat Bidang Sherpa Track dan Finance Track di dampingi Pejabat dari Kementerian Luar Negeri Trian.

Susiwijono, seperti dilansir Infopublik.id, menjelaskan sekitar sepuluh kegiatan digelar di Labuan Bajo terkait dengan pelaksanaan G20. Sedangkan Trian menyinggung isu lingkungan. Dirinya berharap agar pengelolaan sampah di Manggarai Barat harus dijalankan dengan baik, terutama sampah plastik. “Sebab kalau sampah tidak di kelola dengan baik, maka isu ini juga menjadi perhatian penyelenggaraan G20,” tambahnya.

Hadir dalam Rakor ini, Asisten III Setda Manggarai Barat Ismail Surdi, Wakil Kapolres Manggarai Barat, Kadis Kesehatan Manggarai Barat, Sekretaris Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Manggarai Barat. Ada juga Kepala Otoritas Bandara Komodo, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Labuan Bajo, Direksi PT. PLN, General Manajer PT. PLN Unit Induk Wilayah NTT.
Kemudian General Manajer Bandara Komodo PT. Angkasa Pura I, Direksi PT Indonesian Tourism Development Coorporation dan jajaran Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF). [KNTT/SP]