JAKARTA, SP – Sejumlah capaian dan program Dewan Pengurus Nasional (DPN) Perkumpulan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (Pertalindo) perlu menjadi acuan dan diberi apresiasi. Jajaran pengurus DPN baru yang akan terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) III diharapkan membuat sejumlah inovasi program dan menopang keberlanjutan (sustainability).
Dalam surat yang ditandatangani Ilan R Suriadi selaku Ketua Umum DPN Pertalindo dan A Yessie Nurcahyani sebagai Ketua Panitia Munas disebutkan bahwa Pertalindo akan menggelar Munas III pada 13-15 Agustus di Jakarta.
Informasi yang diperoleh pada Senin (11/8/2025), menyebutkan agenda Munas tersebut akan memilih pengurus DPN Pertalindo periode 2025-2030 dan juga menggelar seminar nasional. Adapun bursa calon Ketua Umum DPN sudah diseleksi pada 14-31 Juli 2025 lalu. Dari 10 nama yang terjaring, sebanyak tiga nama yang dinyatakan lolos administrasi, yakni Christian Pasaribu, Dodi Trianto, dan La Ode Ngkoimani.
Sekjen I DPN Pertalindo Chris Pasaribu menjelaskan seluruh jajaran Pertalindo berkomitmen untuk meneruskan perjalanan organisasi sesuai visi dan misi yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART).
Dia menegaskan bahwa capaian yang sudah ditorehkan jajaran DPN saat ini harus menjadi acuan dan pengurus yang baru hendaknya membuat sejumlah inovasi. Apalagi, sebagai organisasi profesi berbasis tenaga ahli lingkungan hidup Indonesia, maka aspek keberlanjutan (sustainability) harus jadi prioritas.
“Siapapun yang terpilih sebagai ketua umum bukan masalah. Semua yang sudah dilakukan DPN perlu diberi apresiasi dan menjadi acuan program untuk pengurus baru. Ini harus menjadi pegangan seluruh anggota dan jajaran Pertalindo,” ujar Chris yang juga masuk dalam bursa ketua umum.
Adapun beberapa program yang perlu dikembangkan seperti penerbitan jurnal ilmiah Pertalindo, penerbitan buku metode-metode studi lingkungan, mendorong dan mendukung pengelolaan sampah terpadu seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Kemudian rutin menggelar aksi penyelamatan lingkungan untuk kawasan pesisir, lokasi rawan ekologi, daerah terdampak kegiatan berisiko tinggi.
“Perlu juga digagas dan mendukung pembinaan sekolah sadar lingkungan, lalu kerja sama yang lebih luas dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan,” jelas alumnus Institut Pertanian (IPB) ini. [PR/SP]
Leave a Reply