Oleh: Hasanuddin Wahid (Sekjen PKB, Anggota Komisi XI DPR RI)
PERANG pada abad ke-21 telah mengalami perubahan sangat mendasar. Jika dahulu peperangan identik dengan benturan kekuatan militer, pengerahan pasukan, dan penggunaan persenjataan modern, kini konflik berkembang jauh lebih kompleks. Persaingan antarnegara tidak lagi hanya di medan tempur, tetapi juga di ruang informasi, media digital, ekonomi, budaya, dan opini publik global. Dalam kondisi demikian, kemenangan tidak selalu ditentukan yang punya senjata paling canggih, melainkan siapa yang mampu memengaruhi cara dunia berpikir dan bertindak.
Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi telah menjadikan persepsi sebagai salah satu faktor strategis dalam hubungan internasional. Negara-negara besar tidak hanya berlomba meningkatkan kapasitas militer, tetapi juga memperkuat kemampuan diplomasi publik, diplomasi budaya, dan komunikasi strategis. Fenomena tersebut menunjukkan soft diplomasi menjadi instrumen penting dalam perang modern. Di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman global, kemampuan membangun pengaruh sering kali lebih efektif dibandingkan penggunaan kekuatan koersif.
Perubahan Karakter Perang Modern
Perubahan lingkungan strategis global melahirkan bentuk peperangan yang berbeda dari masa lalu. Perang modern ditandai munculnya ancaman multidimensi yang melibatkan aspek militer dan nonmiliter secara bersamaan. Selain operasi militer konvensional, konflik kini melibatkan perang siber, perang informasi, perang ekonomi, hingga perang psikologis. Bahkan, NATO mencatat ancaman informasi dan operasi manipulasi opini publik terus meningkat baik dari aktor negara maupun nonnegara, sehingga menjadi bagian penting dari ancaman hibrida kontemporer.
Perang Rusia-Ukraina menjadi salah satu contoh nyata mengenai perubahan tersebut. Di samping pertempuran di lapangan, kedua pihak juga terlibat pertarungan narasi di media internasional dan platform digital. Setiap pihak berusaha memperoleh dukungan dunia melalui penyampaian informasi, kampanye komunikasi, dan diplomasi publik yang intensif. Efektivitas dimensi nonmiliter ini terlihat dari keberhasilan diplomasi digital Ukraina yang mampu menjangkau lebih dari 1 miliar audiens global, sementara kampanye #StandWithUkraine menjangkau lebih dari 2,5 juta pengguna dan kampanye #BoycottRussianSport memperoleh sekitar 10 juta tayangan di berbagai platform digital.
Fenomena serupa juga terlihat dalam berbagai konflik di Timur Tengah. Media massa dan media sosial menjadi arena penting membangun legitimasi politik sekaligus memengaruhi persepsi masyarakat internasional. Dalam konteks ini, informasi telah berkembang menjadi instrumen strategis yang dapat memengaruhi arah kebijakan internasional.
Sebuah penelitian terhadap diskursus perang Rusia-Ukraina di tujuh negara Eropa menemukan analisis terhadap 93.217 unggahan Facebook dan Instagram, yang menunjukkan bagaimana narasi geopolitik dapat menyebar lintas negara dan memengaruhi opini publik nasional. (IJoC)
Perubahan karakter perang tersebut menunjukkan kekuatan militer tidak lagi menjadi satu-satunya penentu kemenangan. Kemampuan mengendalikan narasi dan membangun dukungan internasional menjadi elemen yang sama pentingnya dalam mencapai tujuan politik suatu negara.
Hal ini terlihat dari survei Pew Research Center di 35 negara yang menunjukkan persepsi publik terhadap pemimpin dan posisi suatu negara dalam konflik dapat berbeda secara signifikan, sehingga dukungan internasional tidak hanya ditentukan perkembangan di medan perang, tetapi juga keberhasilan membangun legitimasi dan kepercayaan global.
Soft Diplomasi sebagai Instrumen Pengaruh
Konsep soft diplomasi berangkat dari pemikiran bahwa pengaruh dapat dibangun melalui daya tarik, bukan semata-mata melalui paksaan. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan soft power yang diperkenalkan Joseph Nye. Menurut Nye, negara dapat mencapai kepentingannya melalui budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan yang mampu menarik simpati pihak lain.
Dalam praktiknya, soft diplomasi diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti diplomasi budaya, diplomasi pendidikan, diplomasi publik, diplomasi digital, dan diplomasi kemanusiaan. Tujuannya membangun citra positif dan menciptakan lingkungan internasional mendukung kepentingan nasional. Keunggulan soft diplomasi terletak pada kemampuan menghasilkan pengaruh jangka panjang. Ketika suatu negara berhasil memperoleh kepercayaan internasional, maka negara tersebut lebih mudah membangun kerja sama ekonomi, politik, maupun keamanan. Pengaruh yang lahir dari kepercayaan cenderung lebih berkelanjutan dibandingkan pengaruh yang dibangun melalui tekanan atau ancaman.
Dalam konteks perang modern, soft diplomasi berfungsi sebagai alat untuk memperkuat legitimasi dan memperoleh dukungan global. Negara yang mampu mengelola diplomasi publik secara efektif akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam berbagai forum internasional.
Ruang Digital sebagai Medan Pertempuran Baru
Kemajuan teknologi komunikasi telah mengubah ruang digital menjadi salah satu arena utama dalam perang modern. Saat ini, internet telah digunakan oleh sekitar 6 miliar orang atau 75 persen populasi dunia, sementara jumlah pengguna media sosial global mencapai 5,24 miliar orang pada awal 2025.
Angka ini menunjukkan sebagian besar penduduk dunia terhubung dalam satu ekosistem informasi yang sama, suatu peristiwa dapat diketahui dan didiskusikan secara global hanya dalam hitungan menit.
Di Indonesia, fenomena tersebut terlihat semakin nyata. Pada 2025 jumlah pengguna internet mencapai sekitar 212 juta orang dengan tingkat penetrasi sebesar 74,6 persen dari total populasi.
Sementara itu, jumlah pengguna media sosial mencapai 143 juta akun, menjadikan ruang digital sebagai salah satu arena komunikasi publik terbesar di Asia Tenggara. Kondisi tersebut menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi negara.
Di satu sisi, ruang digital dapat digunakan untuk memperkuat diplomasi, memperkenalkan nilai-nilai nasional, serta membangun citra positif di mata masyarakat internasional. Di sisi lain, ruang digital jadi medium sangat efektif untuk penyebaran propaganda, disinformasi, dan manipulasi informasi. Kecepatan distribusi informasi sering melampaui kemampuan institusi negara melakukan verifikasi dan klarifikasi.
Perang informasi saat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pertahanan negara. Berbagai aktor, baik negara maupun nonnegara, memanfaatkan teknologi digital untuk memengaruhi persepsi publik, menciptakan kebingungan informasi, bahkan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Laporan Reuters Institute tahun 2025 menunjukkan bahwa 58 persen masyarakat global mengaku khawatir terhadap kemampuan mereka membedakan informasi yang benar dan salah di internet. Temuan ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena kontestasi yang sangat rentan terhadap manipulasi informasi.
Lebih jauh lagi, perubahan pola konsumsi informasi semakin memperkuat posisi ruang digital sebagai medan pertempuran baru. Di berbagai negara, media sosial dan platform video mulai melampaui media konvensional sebagai sumber utama berita, terutama di kalangan generasi muda.
Akibatnya, narasi yang berkembang di ruang digital dapat secara langsung memengaruhi opini publik, legitimasi politik, bahkan arah kebijakan suatu negara. Karena itu, kemampuan mengelola komunikasi strategis menjadi penting dalam perang modern. Negara yang mampu menguasai ruang informasi akan memiliki keuntungan strategis yang signifikan dalam menghadapi konflik kontemporer.
Sebaliknya, negara yang gagal mengelola informasi berisiko kehilangan dukungan publik, mengalami erosi kepercayaan masyarakat, dan melemahkan posisi diplomatiknya di tingkat internasional. Dalam konteks inilah penguasaan ruang digital tidak lagi sekadar persoalan teknologi komunikasi, melainkan telah menjadi bagian integral dari strategi pertahanan dan keamanan nasional.
Relevansi bagi Indonesia
Bagi Indonesia, soft diplomasi memiliki arti yang strategis di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Persaingan pengaruh negara-negara besar saat ini tidak hanya melalui modernisasi kekuatan militer, tetapi juga melalui perebutan pengaruh ekonomi, teknologi, informasi, budaya, dan opini publik. Dalam situasi tersebut, Indonesia perlu memanfaatkan seluruh instrumen kekuatan untuk memperkuat posisi dan kepentingannya di tingkat regional maupun global.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, populasi sekitar 285 juta jiwa, serta posisi di persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Indonesia memiliki nilai strategis sangat besar dalam konfigurasi geopolitik global. Posisi tersebut menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai aktor penting dalam stabilitas kawasan, tetapi juga sebagai jembatan diplomatik yang mampu menghubungkan berbagai kepentingan negara di Indo-Pasifik.
Keberagaman budaya, nilai toleransi, demokrasi, dan pengalaman panjang dalam mengelola masyarakat multikultural merupakan modal soft power yang tidak dimiliki banyak negara. Dengan lebih dari 1.300 kelompok etnis, sekitar 700 bahasa daerah, serta berbagai tradisi budaya yang telah diakui dunia, Indonesia memiliki sumber daya diplomasi budaya sangat besar. Pengakuan berbagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO menunjukkan budaya dapat menjadi instrumen efektif memperkuat citra bangsa sekaligus meningkatkan pengaruh Indonesia di tingkat internasional.
Selain diplomasi budaya, diplomasi pendidikan perlu ditempatkan sebagai investasi strategis jangka panjang. Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa hubungan yang dibangun melalui pendidikan sering kali menghasilkan jaringan pengaruh yang bertahan jauh lebih lama dibandingkan hubungan politik yang bersifat sementara.
Sejalan dengan itu, penguatan pengaruh Indonesia juga perlu didukung kerja sama yang bermanfaat ekonomi dan strategis. Indonesia juga perlu melakukan diplomasi ekonomi dan diplomasi maritim untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kawasan Indo-Pasifik. Promosi investasi, perdagangan, ekonomi kreatif, serta kerja sama maritim dapat meningkatkan daya saing dan pengaruh Indonesia.
Memperluas diplomasi kemanusiaan dan diplomasi lingkungan melalui bantuan bencana, kerja sama kesehatan, konservasi alam, serta pembangunan berkelanjutan. Langkah tersebut dapat memperkuat reputasi Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kemanusiaan.
Pada saat yang sama, diplomasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Di era ketika miliaran orang terhubung melalui internet dan media sosial, citra suatu negara dapat dibentuk hanya dalam hitungan detik.
Indonesia perlu mengoptimalkan pemanfaatan platform digital untuk mempromosikan kepentingan nasional, menyampaikan posisi resmi negara terhadap berbagai isu internasional, serta memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat global.
Kemampuan membangun narasi yang kredibel dan menarik menjadi faktor penting dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah kompetisi informasi yang semakin ketat.
Namun, peluang tersebut juga diiringi tantangan yang tidak ringan. Ruang digital yang terbuka memungkinkan masuknya berbagai bentuk disinformasi, propaganda, manipulasi informasi, hingga operasi pengaruh asing yang berpotensi mengganggu kohesi sosial dan stabilitas nasional.
Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan ketahanan informasi harus menjadi bagian integral dari strategi pertahanan negara. Masyarakat yang mampu memilah informasi secara kritis akan menjadi benteng pertama dalam menghadapi ancaman perang informasi yang semakin kompleks.
Lebih jauh, Indonesia perlu memandang soft diplomasi sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional yang bersifat komprehensif. Dalam perang modern, kemampuan memengaruhi persepsi, membangun kepercayaan, dan memperoleh dukungan internasional sering kali sama pentingnya dengan kemampuan mempertahankan wilayah secara fisik. Negara yang memiliki reputasi positif akan lebih mudah membangun kemitraan strategis, memperoleh dukungan internasional, dan memperkuat posisi tawarnya dalam berbagai forum global.
Pada akhirnya, perang modern mengajarkan bahwa kekuatan suatu negara tidak lagi semata-mata diukur dari jumlah pasukan, kecanggihan persenjataan, atau besarnya anggaran pertahanan.
Pengaruh, legitimasi, kepercayaan, dan kemampuan membangun narasi yang diterima masyarakat internasional telah menjadi sumber kekuatan baru dalam hubungan antarnegara.
Dalam dunia yang semakin terkoneksi, soft diplomasi bukan lagi pelengkap kebijakan luar negeri, melainkan instrumen strategis yang menentukan kemampuan Indonesia menjaga kepentingan nasional, memperkuat kedaulatan, dan meningkatkan daya saing bangsa di tengah persaingan global yang semakin kompleks.***
Leave a Reply