BOGOR, SP – Kebijakan alokasi anggaran kepada sejumlah media massa oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Jawa Barat, menarik untuk dicermati. Indonesia Government Watch (IGoWa) menyoroti dana miliaran tersebut sebagai upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
Peneliti IGoWa Rifqi Prihandana menyebutkan Pemkot Bogor mengalokasikan dana Rp2.339.788.308,00 dalam penganggaran media komunikasi publik kepada lebih dari 50 media. IGoWa pun mempertanyakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran sebesar itu.
“Apa output yang jelas dan apa manfaat nyatanya bagi publik,” tanya Rifqi dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).
Disebutkan, Pemkot Bogor juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp166.728.700,00 untuk penyusunan empat konten pada tahun 2025. Pada 2026, anggaran tersebut menurun menjadi Rp136.243.900,00 dengan jumlah konten yang diproduksi berkurang menjadi tiga.
Menurut Rifqi, angka tersebut sangat besar untuk output yang relatif sedikit sehingga sulit dipahami rasionalitasnya. “Pemerintah mau buat konten seperti apa? Dengan pembagian yang sama, biaya penganggaran untuk satu konten mencapai Rp40 juta,” tegasnya.
Dia menegaskan pengelolaan anggaran komunikasi publik memerlukan perencanaan dan evaluasi yang matang agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
IGoWa menekankan pentingnya keterbukaan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyampaikan dasar pertimbangan penentuan media mitra serta mekanisme kerja sama yang digunakan. Transparansi tersebut bukan dimaksudkan sebagai kritik semata, melainkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
IGoWa juga mendapatkan dokumen yang memperlihatkan adanya rencana penambahan anggaran pada sejumlah subkegiatan. “Salah satunya, terdapat usulan kenaikan signifikan pagu indikatif penyusunan konten menjadi Rp400 juta pada 2027,” jabar Rifqi.
Ia mempertanyakan urgensi yang melandasi usulan kenaikan hampir 300 persen tersebut. Padahal, saat ini pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran.
Menurutnya indikator keberhasilan program komunikasi publik tidak hanya diukur dari jumlah publikasi atau tayangan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan literasi informasi, keterlibatan masyarakat, serta pemahaman publik terhadap program pemerintah daerah.
IGoWa mendorong Diskominfo Kota Bogor untuk mempublikasikan ringkasan anggaran dan daftar media mitra secara terbuka. “Sebagai bagian dari masyarakat Kota Bogor, kami meminta transparansi komponen biaya, pelaksana kegiatan, serta output dan outcome konten tersebut.”
Selain itu, penyusunan indikator kinerja utama atau key performance indicators (KPI) yang terukur serta evaluasi berkala dinilai dapat memperkuat kepercayaan masyarakat.
Sejauh ini belum ada klarifikasi khusus dari jajaran Pemkot Bogor. [EP/SP]
Leave a Reply