BOGOR, SP – Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI) menyayangkan pemberitaan media internasional yang menyederhanakan penyebab banjir ekstrem Sumatra dengan menuding perkebunan kelapa sawit sebagai faktor utama. Pendekatan tersebut tidak mencerminkan konsensus ilmiah global terkait perubahan iklim dan berpotensi menyesatkan opini publik internasional.
Darmono Taniwiryono selaku Ketua Umum (MAKSI) menegaskan banjir ekstrem di Sumatra merupakan bagian dari fenomena cuaca ekstrem global yang dipicu perubahan iklim. “Secara khusus, dipicu oleh peningkatan intensitas curah hujan akibat pemanasan atmosfer dan laut secara global,” ujar Darmono dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).
Dikatakan, MAKSI tidak menafikan perlunya tata kelola lingkungan, tata ruang, dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang baik di tingkat lokal. Namun, menyalahkan kelapa sawit sebagai penyebab utama banjir ekstrem merupakan reduksi ilmiah yang mengaburkan akar persoalan sebenarnya, yaitu krisis iklim global.
Dia menjelaskan, banjir besar juga terjadi di berbagai wilayah dunia, termasuk Eropa, yang tidak memiliki perkebunan kelapa sawit. Fakta ini menunjukkan perubahan iklim, bukan jenis komoditas tertentu, adalah faktor dominan dalam meningkatnya bencana hidrometeorologi ekstrem.
Untuk itu, MAKSI mendorong media internasional, termasuk Deutsche Welle, menyajikan pemberitaan yang berimbang, berbasis sains, dan bebas dari bias geopolitik. Kemudian, pemerintah Indonesia perlu lebih lantang menyuarakan keadilan iklim (climate justice) di forum internasional. Lalu komunitas global tidak mempolitisasi bencana alam dan menjadikannya alat tekanan dagang atau opini terhadap komoditas strategis negara berkembang. Akhirnya, Indonesia tidak menolak evaluasi dan perbaikan tata kelola lingkungan.
“Namun Indonesia menolak dijadikan kambing hitam atas krisis iklim global yang secara historis disebabkan oleh emisi besar negara-negara industri maju,” ujarnya.
MAKSI siap membuka ruang dialog berbasis data dan ilmu pengetahuan, serta berkontribusi aktif dalam solusi global menghadapi perubahan iklim secara adil dan bertanggung jawab.
Sebelumnya, Guru Besar Kebijakan Agribisnis IPB University Bayu Krisnamurthi menilai tata kelola yang berkelanjutan sangat penting agar meminimalkan risiko yang timbul dari aktivitas di perkebunan sawit.
“Faktor kunci dalam pembukaan hutan menjadi kebun sawit adalah bagaimana prosesnya dan setelah itu bagaimana mengelolanya sehingga manfaatnya dapat dioptimalkan, risiko yang menyertainya dapat diminimalkan,” kata Bayu dalam keterangannya.
Dia menegaskan sawit memang bukan hutan, tetapi sebagai komoditas strategis yang memiliki kontribusi ekonomi besar, sekaligus tetap memiliki fungsi ekologis tertentu yang tidak boleh diabaikan. [SP]
Leave a Reply