JAKARTA, SP – Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menyarankan Pemerintah Indonesia untuk juga bernegosiasi dengan China dalam merespons kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
“Kita perlu melakukan diplomasi dan forward looking engagement tidak hanya dengan AS, tetapi juga dengan China,” kata Mari Elka dalam kegiatan The Yudhoyono Institute (TYI) bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global” di Jakarta, Minggu (13/4/2025).
Sebab, China akan menghadapi AS dan, pada saat yang sama, akan berusaha membangun hubungan dengan ASEAN. “Menurut saya, kita harus bernegosiasi dengan itikad baik,” tambahnya.
Selain itu, lanjut Mari Elka, Indonesia juga harus memperkuat sistem otonom sendiri melalui reformasi yang nyata. Indonesia perlu mengelola dampak dari dinamika perdagangan yang bervariasi (trade diversion). Salah satu skenario yang mungkin terjadi yaitu banjir impor ke Indonesia akibat kurangnya kesiapan tata kelola dari peralihan barang-barang ekspor pasar AS.
Mari Elka berpendapat ASEAN perlu memberikan respons secara kolektif dan berfokus pada upaya membangun kepercayaan. Selain itu, dia juga mengingatkan pentingnya upaya memperkuat komitmen terhadap World Trade Organisation (WTO) dan reformasi domestik.
“Hal ini sebenarnya sudah terlihat dari upaya diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto serta pernyataan-pernyataan terbaru dari para menteri ekonomi ASEAN,” katanya lagi.
Dia pun menekankan ASEAN harus menghindari pendekatan proteksionisme, baik secara langsung maupun tidak langsung. ASEAN, lanjut dia, harus berfokus pada reformasi ekonomi domestik alih-alih pembatasan.
Meski begitu, ia juga mengingatkan pentingnya bagi Pemerintah Indonesia untuk lebih memprioritaskan kepentingan nasional. Setelah itu, baru meninjau bagaimana Indonesia bisa berkontribusi bagi tatanan regional dan global yang lebih besar, terutama sebagai wakil dari kawasan dan negara-negara berkembang.
Sementara itu, anggota DEN Chatib Basri menyoroti pentingnya perlindungan ekonomi domestik agar Indonesia tetap tangguh di tengah dinamika efek kebijakan Donald Trump. Salah satu langkah utama yaitu mendorong belanja fiskal untuk meningkatkan permintaan. “Kalau waktu kecil diajarkan hemat pangkal kaya, dalam pemulihan ekonomi itu belanja pangkal pulih. Kalau orang belanja, maka permintaan akan terjadi,” kata Chatib dalam kegiatan The Yudhoyono Institute (TYI).
Dorongan dari permintaan itu yang akan memancing dunia usaha merespons dengan meningkatkan produksi dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Namun, insentif itu pun perlu dilakukan dengan menyusun skala prioritas, mengingat ruang fiskal negara cukup terbatas.
“Menurut saya, berikan prioritas pada sektor yang efek bergandanya tinggi, yang punya dampak kepada lapangan pekerjaan. Saya kasih contoh misalnya pariwisata, karena itu backward dengan forward linkage-nya sangat besar,” jelas Chatib.
Di sisi lain, perlindungan sosial juga menjadi penting, kata Chatib. Sebab, perlindungan sosial dapat memperkuat daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat sudah disinyalir melemah sejak sebelum gejolak dinamika Trump, salah satu faktornya terkait dengan porsi pekerja informal yang lebih dominan dari pekerja formal. Sementara pekerja informal umumnya memiliki upah rendah.
“Jadi, dalam konteks ini, perlindungan sosial menjadi sangat penting. Apakah itu bantuan langsung tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), atau percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kemudian akan memperkuat daya beli masyarakat,” tuturnya.
Chatib pun mengingatkan konsolidasi terhadap mitra menjadi penting, terutama regional ASEAN.[Ant/SP]
Leave a Reply