JAKARTA, SP – Ribuan calon mahasiswa bakal tidak mendapatkan kuota penerimaan Beasiswa Pemerintah Indonesia (BPI) tahun 2024. Perwakilan yang menamakan diri Aliansi Pejuang BPI 2024 dari seluruh Indonesia pun mendatangi Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud-Ristek RI).
Ketua Kordinator Aliansi BPI 2024 Zainul, dalam keterangannya, Jumat (18/10/2024), mengatakan puluhan calon mahasiswa program BPI 2024 itu datang dari sejumlah daerah seperti Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, NTT dan Kalimantan. Mereka meminta kejelasan pengurangan kuota penerimaan BPI yang terjadi tiba-tiba.
Pasalnya, pada September 2024 lalu melalui Website resmi Kemendikbud-Ristek kuota penerimaan BPI mencapai 3.000 orang. Namun, pada 11 Oktober 2024 melaui format Batch 1 Kemendikbud-Ristek tiba-tiba mengumumkan nama-nama yang lolos seleksi penerimaan BPI dengan kuota dibawah 1.000 orang.
“Padahal kita sudah mulai kuliah dan datang dari jauh juga. Kami kesini memohon tambahan kuota penerimaan bagi yang tidak lolos seleksi BPI yang diumumkan melalui batch 1 kemarin,” ujarnya.
Zainul menambahkan, puluhan calon mahasiswa Magister (S2) dan Doktor (S3) ini pada Selasa (15/10/2024) menemui dua pejabat Pulapdik Kemendikbud RI, yakni Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Anton Rahmadi dan Kassubag Umum Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Ratna Prabandari.
“Tidak hanya di Kemendikbud, aksi juga dilakukan di DPR-RI. Intinya kami menuntut kejelasan nasib yang tidak lolos ini karena perubahan kuota terjadi tiba-tiba. Ini penting karena yang tidak lolos jumlahnya ribuan di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Zainul mengungkapkan hasil audensi bahwa perubahan jumlah kuota penerimaan BPI oleh Kemendikbud akibat terbatasnya anggaran. Sedangkan penambahan kuota masih agak sulit.
“Intinya anggaran habis oleh pos-pos lain. Maka dirangking berdasarkan hasil skor wawancara tertinggi. Sedangkan kemungkinan kouta tambahan penerimaan BPI 2024 kecil terjadi melihat sudah di ujung tahun,” ungkapnya.
Kendati demikian, Zainul mengaku ada sedikit angin segar, lantaran dua pejabat Pulapdik Kemendikbud yang ditemui ini berjanji mengupayakan yang tak lulus seleksi mendapat dukungan anggaran dari pos-pos lain.
“Akan diupayakan, namun pemangku kebijakan bukan hanya Kemendikbud tapi juga DPR-RI dan Kementerian Keuangan ( Kemenkeu). Pos anggaran sendiri kemungkinan baru bisa dibuka setelah menteri baru dilantik, saat ini anggaran itu terkunci karena transisi jabatan menteri. Jadi kondisinya masih dilematis,” pungkasnya. [PR/SP]
Leave a Reply