KUPANG, SP – Dana kompensasi untuk para korban saat ini diblokir dan menunggu klarifikasi dari pengacara kantor pengacara Maurice Blackburn. Perjalanan panjang advoksi pencemaran Laut Timor perlu segera dituntaskan dan masyarakat korban harus mendapatkan haknya secara utuh.
Pemblokiran itu atas permintaan Ferdi Tanoni selaku perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia dalam mengurus kasus Pencemaran Laut Timor. Ferdi bersama tim advokasi yang sudah mendampingi para korban sejak tahun 2009 lalu menunggu klarifikasi dari pihak Maurice Blackburn.
Ferdi menegaskan urusan pendanaan itu harus jelas dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban selaku perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia. “Segala sesuatu yang ada ini harus transparan dan terang benderang. Namun, surat saya yang sudah dikirim sebanyak 4 kali kepada Maurice Blackburn ini belum dijawab,” katanya kepada SP, Sabtu (22/7/2023).
Baca : Surat PBB ke Australia, Thailand dan PTTEP Segera Ditindaklanjuti Soal Montara
Dikatakan, pemblokiran itu untuk mengamankan dan membela para korban yang sudah menderita dan menunggu terlalu lama. Dalam sejumlah kesempatan, para korban selalu mempertanyakan kejelasan dana yang akan diterima. Hal itulah mendasari Ferdi untuk meminta klarifkasi tersebut untuk menjamin ganti rugi bagi 15.483 korban pencemaran.
Dia menjelaskan , pemblokiran tersebut menunggu pembicaraan lebih lanjut antara pihak kantor pengacara Maurice Blackburn dan Ferdi Tanoni selaku Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) sekaligus anggota The Montara Task Force Republik Indonesia. Klarifikasi Maurice Blackburn sangat penting karena ada polemik dengan YPTB yang kemudian melebar pada sejumlah pihak. Hal itu dipicu dengan laporan kepada pihak pemerintah dan juga belakangan melibatkan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK).
“Untuk itu kepada Ketua KPK RI segera mengundang Maurice Blackburn dan Yayasan Peduli Timor Barat agar secara bersama-sama bisa diselesaikan,” pungkasnya.
Dalam suratnya terakhir, Ferdi juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada Duta Besar Australia, Pengadilan Federal Australia, Pimpinan Kantor Pengacara Maurice Blackburn, Ketua KPK dan Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria. Adapun Dian Patria pernah melontarkan melalui sejumlah media terkait dana kompensasi korban Tragedi Montara 2009 lalu.
Baca : Gugatan Perdata Perlu Diajukan, Perpres Penyelesaian Tragedi Montara Sangat Ditunggu
Pihak Maurice Blackburn belum berhasil dikonfirmasi. Keterlibatan Maurice Blackburn dalam kasus Montara ini mulai intens sejak tahun 2015 setelah menggantikan kantor pengacara Leigh Day & Co dari Inggris.
Dalam surat tersebut juga Ferdi mempertanyakan komitmen Maurice Blackburn yang terkesan mau meniadakan perannya. Padahal dalam sejumlah dokumen urusan perkara, YPTB secara resmi mendukung dan mengesahkan kartu identitas setiap petani rumput laut di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Rote Ndao.
“Saya, bukanlah tipe orang yang rakus untuk ‘merampas’ hak orang lain untuk memperkaya diri. Perlu diketahui bahwa yang membantu saya dalam bekerja di dalam kasus ini jumlahnya 60 orang. Pertanyaannya, pantaskah orang-orang ini semua dan saya HARUS
DITIADAKAN?!,” demikian penegasan Ferdi dalam suratnya. [CR-2]
Leave a Reply