JAKARTA,SP – Ruston Tambunan resmi didapuk sebagai Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) pada Jumat (11/3).
Dia menggantikan Mochamad Soebakir yang mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan.
Ruston mengatakan, bakal meneruskan dan menuntaskan program kerja IKPI yang telah diamanatkan pada Kongres XI IKPI di Batu, Jawa Timur pada 2019 lalu. “Sebagai Ketum baru, saya harus melihat program kerja hasil kongres, di mana ada sejumlah program kerja yang harus dituntaskan,” ujarnya dalam Pelantikan Pengurus Pusat dan Pengawas IKPI, Pergantian Dan Penambahan Pegurus Antar Waktu di Jakarta, Jumat (11/3/2022).
“Beberapa sudah dituntaskan dengan Ketum lama, saya selaku pimpinan tinggal melanjutkan mana yang belum dicapai dan membuat yang sudah dicapai menjadi lebih baik lagi,” tambahnya.
Ruston mengatakan, salah satu agenda prioritas IKPI ke depan ialah memperkuat peranan organisasi baik kepada pemerintah selaku otoritas pajak, maupun kepada wajib pajak yang merupakan klien.
IKPI menginginkan keterlibatan dalam perumusan kebijakan yang berkenaan dengan pajak. Pasalnya, konsultan memainkan peranan penting.
Dari sisi pemerintah, kerja konsultan pajak dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak hingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Sedangkan dari sisi wajib pajak, peranan konsultan ialah menunjukkan dan memberi pemahaman mengenai kewajiban dan ketentuan pajak. “Kita ini kan jembatan. Kita ingin apa-apa masalah yang ada di lapangan, kita sampaikan kepada Ditjen Pajak dalam sebuah forum.
Dengan demikian kita bisa mengurangi gap kesalahpahaman atau keragu-raguan mengenai sebuah peraturan antara wajib pajak dengan otoritas,” jelas Ruston.
Selain itu, IKPI juga berharap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara serius meloloskan Rancangan Undang Undang tentang Konsultan Pajak menjadi UU. Sebab, hal itu dinilai penting lantaran akan memberikan kepastian hukum, hak, dan kewajiban bagi konsultan pajak.
Ruston yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum IKPI itu menyampaikan, RUU Konsultan Pajak sejatinya tak semata soal konsultan pajak, melainkan berkaitan pula dengan wajib pajak dan pemerintah.
“Karena memang apa yang kita lakukan itu untuk kemaslahatan orang banyak, baik bagi wajib pajak dan juga pemerintah,” tuturnya. Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas IKPI Sistomo mengungkapkan, IKPI telah melakukan studi dan siap untuk terlibat dalam proses pembentukkan UU Konsultan Pajak dengan memberikan penjelasan dan keterangan dalam pembahasan.
Menurutnya urung dibahasnya RUU Konsultan Pajak merupakan sebuah ironi. Sebab, peranan konsultan pajak turut berkontribusi pada penerimaan negara dengan skema pungutan wajib tersebut. “Jadi RUU yang merupakan inisiatif DPR itu memang betul-betul kita harapkan dapat menjadi UU,” jelasnya.
Pengurus Baru
Pengurusan baru IKPI masa bakti 2019-2024 Wakil ketua umum Ruston Tambunan naik menjadi Ketua Umum IKPI menggantikan Mochamad Soebakir, sedangkan posisi sekretaris umum ditempati oleh Jetty.
“Ketua Umum Ruston Tambunan,” bunyi keputusan Ketum IKPI No.1/2022 dikutip pada Kamis (10/3/2022).
Pada surat keputusan tersebut posisi wakil sekretaris umum ditempati oleh Toto. Kemudian posisi bendahara umum tidak berubah masih ditempati oleh Elies Yanti. Begitu juga dengan biro keuangan tetap diisi oleh Benediktus Djoko Widtaymo dan Arien Ginanjar Abdisa sebagai biro akuntansi.
Selanjutnya, ketua departemen hubungan internasional dipimpin oleh T. Arsono. Ketua departemen humas diisi tetap ditempati oleh Henri PD Silalahi.
Pada departemen humas, ketua bidang komunikasi antar humas internal dan pengelolaan media sosial dipegang oleh Irma Martani. Ketua bidang komunikasi dan pemberitaan pada media eksternal ditempati oleh Ronsianus B Daur.
Louis Jordan Panggabean menjadi Kabid komunikasi dan hubungan dengan lembaga/instansi/asosiasi. Lalu Kabid sosialisasi peraturan perpajakan diisi oleh Novia Artini. Kabid layanan media informasi IKPI Smart ditempati oleh Achmad Hardono Nitiprodjo.
Selanjutnya, posisi ketua departemen litbang dan FGD dijabat oleh Lani Dharmasetya. Pada departemen ini ada dua ketua bagian. Kabid litbang dijabat oleh Prianto Budi Saptono. Lalu, Dany Hamdan Karim sebagai Kabid FGD.
Ketua departemen hukum dan pengembangan organisasi dijabat oleh Edy Gunawan. Dia dibantu oleh Ratna Febrina sebagai Kabid hukum dan Kabid pengembangan organisasi ditempati oleh Ronald Leonardy. Kabid pengembangan teknologi informasi dijabat oleh Daniel Tanzil.
Rendy Johan sebagai Kabid aplikasi teknologi informasi dan posisi Kabid penunjang teknologi informasi ditempati oleh Wisnu Paruly Setiawan.
Posisi ketua departemen sosial dan pengabdian masyarakat ditempati oleh Alwi A. Tjandra. Kabid sosial diisi oleh Rusmadi. Kabid sosial ditempati Rusmadi dan Dwie Areany Kesuma sebagai Kabid pengabdian masyarakat.
Ketua departemen pendidikan dijabat oleh Lisa Purnamasari. Kabid pendidikan brevet ditempati Imam Santoso dan Kabid kerjasama dengan pihak ketiga diisi Hung Hung Natalya.
Ketua departemen keanggotaan dan pembinaan dijabat oleh Robert Hutapea. Dia dibantu oleh beberapa ketua bidang seperti Muhammad Asmeldi Firman sebagai Kabid keanggotaan. Kabid pembinaan profesi dan etika dijabat Hamdanus Lukman.
Ketua departemen pengembangan profesional berkelanjutan dijabat oleh Vaudy Starworld. Terakhir, ketua departemen tugas khusus ditempati oleh Nono Hanafi. [EH]
Leave a Reply