JAKARTA, SP – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terus mendorong sinergi kementerian dan lembaga (K/L) memperkuat ketahanan pangan melalui proyek food estate, khususnya di Merauke, Papua Selatan. Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program percepatan pembangunan Papua sekaligus menjaga keharmonisan sosial dan budaya Papua.
Keterangan Kemenko Polkam yang dikutip dari laman polkam.go.id, Senin (7/7/2025), menyebutkan bahwa pelaksanaan food estate harus dilakukan secara partisipatif dan adaptif terhadap kondisi lokal. Kehadiran TNI–Polri diharapkan tidak hanya mendukung sisi keamanan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat secara humanis, sesuai amanat Inpres No. 9 Tahun 2020.
“Kami dorong agar kebijakan pangan tidak berhenti pada aspek teknis, tapi juga memperhatikan hak ulayat, lingkungan, dan budaya lokal sebagai bagian dari ketahanan nasional yang berkelanjutan,” ujar Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus, Ruly Chandrayadi, Kamis (3/7/2025).
Seperti diketahui, Kabupaten Merauke telah ditetapkan sebagai kawasan sentra pangan strategis. Pembangunan infrastruktur jalan mencapai 42,4 kilometer (km) dari target 135 km, dan panen awal dari 4 hektare lahan menghasilkan rata-rata 2,5 ton gabah kering per hektare, yang disambut dengan perayaan adat masyarakat lokal. Selain itu, terdapat 10 badan konsorsium yang dikelola dalam 5 klaster untuk pengembangan tebu.
Sementara itu, Ahli Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Prita Laura menegaskan pentingnya penguatan narasi publik yang faktual dan strategis. PCO terus memantau persepsi masyarakat melalui media sosial dan kanal “Cek Fakta RI” sebagai alat verifikasi cepat untuk menangkal hoaks dan disinformasi.
“PCO berkomitmen menjaga agar komunikasi kebijakan tetap berpijak pada data dan tidak terdistorsi oleh informasi yang menyesatkan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik, terutama di wilayah strategis seperti Papua,” ujar Prita Laura.
Melalui kolaborasi erat antara Kemenko Polkam dan PCO, pemerintah berupaya memastikan bahwa komunikasi publik terkait pembangunan Papua tetap terjaga, terarah, dan mampu mencegah konflik narasi di ruang digital maupun nyata.
Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan (Distan) Provinsi Papua Barat telah mengusulkan pembangunan gudang untuk penyimpanan beras cadangan pangan masyarakat dan pemerintah dengan kapasitas kurang lebih 200 ton.
Kepala Distan Papua Barat Lasarus Ullo di Manokwari, Jumat, mengatakan, pembangunan gudang itu sesuai arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas). “Karena selama ini masih menggunakan gudang Perum Bulog Manokwari, jadi kami usulkan tahun ini dibangun,” katanya.
Dia menjelaskan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan gudang tersebut, telah dipersentasikan kepada Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat rapat beberapa waktu lalu. Keberadaan gudang memiliki peran strategis menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi daerah, dan mendukung upaya mitigasi bencana atau keadaan darurat.
“Kalau ada gudang sendiri, dan terjadi bencana maka kami bisa lebih cepat keluarkan bantuan beras untuk disalurkan ke masyarakat,” ucap Lasarus.
Dia berharap usulan pembangunan gudang cadangan pangan yang berlokasi di Kabupaten Manokwari disetujui kepala daerah, sehingga pekerjaan fisik segera dimulai pada pertengahan tahun ini. Gudang itu tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan berupa beras, melainkan komoditas pangan lainnya dari petani lokal guna mengantisipasi penurunan harga. [SP/KP]
Leave a Reply