JAKARTA, SP – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invetasi (Kemenko Marves) akan merayakan Hari Maritim Nasional (HMN) ke-59 bersamaan dengan Hari Maritim Internasional ke-50 di Kupang, NTT. HMN ke-59 jatuh pada tanggal 23 September 2023 lalu, sedangkan untuk skala internasional ditetapkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 28 September 2023.
Dalam keterangannya, Kemenko Marves menyebutkan puncak HMN direncanakan akan berlangsung pada Sabtu (30/9/2023) dan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo di Kupang, NTT. Kegiatan akan dipusatkan di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VII, Kupang. Perayaan Hari Maritim kali ini bisa dikatakan menarik karena disatukan untuk tingkat nasional dan dunia. Pekan lalu, Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake sudah mengunjungi Mako Lantamal VII tersebut.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan HMN 2023 menjadi momentum untuk menjaga dan mengelola sumber daya maritim Indonesia demi masa depan yang lebih baik.
Dia memastikan Indonesia, sejak kemerdekaan, telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan kemaritiman. Pemerintah telah berupaya keras untuk meningkatkan potensi maritim melalui berbagai program dan kebijakan yang inovatif.
Luhut juga meminta perayaan HMN ini harus dimanfaatkan semua pihak menjadi sebuah momentum dengan berkomitmen dalam menjaga, melindungi, dan mengelola sumber daya maritim dengan bijak.
Ketika memperingati Hari Maritim Nasional ke-57 pada tahun 2021 lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia memiliki potensi menjadi poros maritim dunia karena menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Menurut Presiden, identitas Indonesia sebagai bangsa maritim harus terus dipulihkan dan dikokohkan. “Jangan hanya melalui jargon-jargon kemaritiman semata tetapi melalui kerja nyata di berbagai bidang. Sudah seharusnya kita memperkokoh ekonomi growth kita, blue economy kita,” katanya.
Momentum perayaan hari Maritim Nasional ke-57 ini, sekaligus dirangkaikan juga dengan kick off penyusunan peta jalan pembangunan kemaritiman nasional menuju Indonesia Emas 2045 yang dikemas dalam dokumen “Haluan Maritim Nasional 2045” (HMN 2045) Dokumen HMN 2045 ini berisikan konsep pembangunan kemaritiman sebagai masukan dan bahan kajian dalam persiapan menyusun RPJP periode 2024-2045.
Sebenarnya banyak aspek yang terkait dalam kemaritiman yang seharusnya bisa menjadi faktor pendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, tidak sedikit puna tantangan yang harus dihadapi. Salah satu kendala tersebut ketika Indonesia harus berhadapan dengan negara lain. Salah satu yang terkait itu adalah kasus pencemaran Laut Timor di kilang Montara pada Agustus 2009 lalu. Perjuangan ini tidak mudah karena harus berhadapan dengan dua otoritas negara yakni Australia dan Thailand, juga sejumlah pihak internasional lainnya.
Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) memberi apresiasi atas upaya pemerintah terkait kemaritiman. YPTB pun menunjukkan konsistensi selama hampir 15 tahun dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak bagi para korban pencemaran Laut Timor.
Menurut Ferdi Tanoni selaku ketua YPTB, petaka Montara pada 2009 lalu tidak semata-mata berdampak pada para korban yang meninggal dan kehilangan sumber penghasilan, tetapi juga soal kedaulatan maritim. Apalagi, komitmen YPTB itu sejalan dengan Konvensi Hukum Laut PBB 1982.
“PBB berupaya menjamin pemanfaatan laut dan samudera secara damai, kooperatif, dan ditetapkan secara hukum demi kepentingan individu dan umum umat manusia. Konvensi itu telah menyelesaikan beberapa permasalahan terkait pemanfaatan dan kedaulatan laut,” tegasnya.
Mudah-mudahan, Hari Maritim ini menjadi momentum keadilan bagi para korban dan pemulihan kerusakan Laut Timor. Tumpahan minyak dari ladang Montara telah mencemari perairan NTT sekitar 90.000 kilometer persegi. Kemudian lebih dari 100.000 orang kehilangan penghasilan dari nelayan dan budidaya rumput laut sehingga berdampak luas pada ekonomi keluarga.
Lalu, lebih dari 60.000 hektare terumpu karang hancur serta kerusakan ekosistem lainnya yang akan ditempuh dalam gugatan perdata internasional. Jika tidak ada kejelasan terkait dengan tanggung jawab dan komitmen atas kasus Montara, maka angan-angan mengoptimalkan potensi maritim di Indonesia pun tidak mudah. Ratusan ribu hingga jutaan masyarakat pesisir akan terus terpinggirkan. [CR]
Leave a Reply