Defisit Rp514 Triliun: Beban dan Tanggung Jawab Negara

Oleh: Hasanuddin Wahid (Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa, Anggota Komisi XI DPR RI)

INDONESIA kini berhadapan dengan masalah yang cukup pelik. Di satu sisi negara sedang berjuang menggejot penerimaan pajak, sementara sebagian besar warga masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di satu sisi negara butuh pembiayaan pembangunan, tetapi di sisi lain rakyat yang menjadi sumber utama penerimaan pajak perlu perlindungan agar tidak semakin terbebani.

Masalahnya, tidak terletak pada apakah rakyat harus membayar pajak atau tidak. Sebab, pajak merupakan kewajiban konstitusional yang diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Selain itu, pajak juga diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP): Diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 beserta beberapa kali perubahan (terakhir melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan/HPP), yang mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Jadi, pajak merupakan kewajiban warga negara sekaligus instrumen penting untuk membiayai kepentingan bersama.

Persoalan yang lebih urgen untuk direnungkan adalah bagaimana negara mengumpulkan pajak secara adil tanpa mengabaikan kemampuan ekonomi masyarakat. Pihak Kementerian Keuangan dalam paparannya pada 13 November 2026 menyatakan penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau sekitar 76,2 persen dari target APBN.

Disebutkan total pendapatan negara telah mencapai Rp2.618,6 triliun atau 83 persen dari target, tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk mencapai proyeksi penerimaan pajak akhir tahun Rp2.310,8 triliun, pemerintah masih perlu sekitar Rp514 triliun. Angka tersebut memperlihatkan bahwa pekerjaan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara masih cukup besar.

Namun, dalam upaya mengejar kekurangan penerimaan tersebut, pemerintah perlu berhati-hati. Jangan sampai target fiskal justru diterjemahkan menjadi tekanan baru bagi masyarakat yang kemampuan ekonominya masih terbatas.

Pajak Bukan Sekadar Urusan Kas Negara
Sejatinya, pajak bukan sumbangan sukarela ataupun pembayaran untuk memperoleh barang atau jasa tertentu secara langsung. Kewajiban ini dikenakan atas berbagai aktivitas ekonomi, seperti penghasilan, transaksi pembelian, dan kepemilikan harta. Setiap warga negara yang memenuhi ketentuan perpajakan memiliki tanggung jawab ikut berkontribusi terhadap pembiayaan negara.

Dana yang dihimpun melalui pajak kemudian digunakan negara untuk membiayai berbagai kebutuhan publik yang manfaatnya dirasakan bersama. Pajak juga menopang kebutuhan pertahanan nasional serta berbagai program jaminan dan perlindungan sosial. Karena itu, pajak tidak semata-mata menjadi sumber pendapatan pemerintah, tetapi juga instrumen untuk menyediakan layanan dan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, hubungan antara negara dan wajib pajak sesungguhnya merupakan hubungan yang diwarnai kepercayaan (trust), keadilan (fairness), transparansi (transparency) dan akuntabilitas (accountability).
Rakyat secara sukarela menyerahkan sebagian penghasilannya melalui mekanisme perpajakan dengan harapan negara membukukannya secara jujur, menggunakannya untuk kepentingan masyarakat.

Di sinilah legitimasi kebijakan perpajakan dibangun. Masyarakat tidak cukup hanya diberi tahu bahwa membayar pajak merupakan kewajiban. Mereka juga berhak mengetahui bagaimana uang digunakan dan manfaat apa yang kembali kepada mereka. Ketika jalan-jalan di daerah rusak, fasilitas kesehatan terbatas, sekolah kekurangan sarana, dan masyarakat masih kesulitan memperoleh pelayanan dasar, rakyat wajar mengajukan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran negara.

Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pajak. Sebaliknya, masyarakat sedang menuntut kewajiban yang mereka tunaikan benar-benar bermanfaat. Negara tidak boleh hanya piawai memungut, tetapi lemah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan penerimaan.

Jangan Bebankan Rakyat Kecil
Salah satu prinsip penting dalam kebijakan perpajakan adalah keadilan berdasarkan kemampuan membayar (ability to pay). Tidak semua warga memiliki kapasitas ekonomi yang sama. Pengusaha besar, pejabat dan pekerja dengan penghasilan tetap, pedagang kecil, petani, dan pelaku UMKM menghadapi kondisi ekonomi yang berbeda.

Bagi pengusaha dan perusahaan besar, kewajiban perpajakan mungkin merupakan bagian dari perhitungan bisnis. Akan tetapi, bagi pedagang kecil (UMKM) yang penghasilannya tidak menentu, tambahan beban biaya dapat memengaruhi kemampuan mempertahankan usahanya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM (SIDT-UMKM) Kementerian UMKM per 31 Desember 2025, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 30,21 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan usaha mikro, yakni sekitar 30,12 juta unit, sedangkan usaha kecil tercatat 73.828 unit dan usaha menengah sebanyak 15.313 unit. Data ini menunjukkan usaha mikro mendominasi struktur perekonomian rakyat. Jadi, kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan kondisi dan kemampuan pelaku UMKM.

Tak bisa dimungkiri, negara membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, tetapi kewajiban tersebut jangan sampai menjadi beban yang menghambat keberlangsungan usaha kecil. Perluasan basis pajak seharusnya dilakukan dengan memperhatikan keadilan, kapasitas ekonomi, dan keberlanjutan usaha masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat sebelum menetapkan atau memperluas kebijakan perpajakan. Jangan sampai pedagang kecil yang sedang berjuang mempertahankan usaha justru menghadapi beban administrasi dan kewajiban yang tidak sebanding dengan kapasitas ekonominya.

Apabila kebijakan perpajakan tidak mempertimbangkan tahapan perkembangan UMKM, pemerintah justru berisiko menghambat kelompok ekonomi yang seharusnya menjadi salah satu penggerak pertumbuhan nasional. Pajak memang diperlukan membiayai pembangunan, tetapi pembangunan juga membutuhkan masyarakat yang memiliki daya beli dan kegiatan ekonomi yang sehat.

Negara Perlu Perluas Basis Pajak
Menurut saya, pemerintah perlu membina rakyat agar menjadi pembayar pajak yang patuh. Namun, alih-alih terus menambah tekanan kepada wajib pajak yang selama ini telah patuh, pemerintah perlu lebih serius memperluas basis penerimaan negara dengan mengoptimalkan potensi pajak dari perdagangan digital, transaksi elektronik, usaha berskala besar, pajak orang kaya dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya melalui sistem pengawasan yang efektif.

Sejalan dengan itu, PKB akan memperjuangkan pajak progresif atas kekayaan bersih kelompok superkaya, yakni minimum 2% untuk kekayaan di atas Rp2 triliun dan 3–5% untuk lapisan di atas Rp20 triliun, tanpa membebani kelas menengah. Pajak 2% atas kekayaan 50 orang terkaya berpotensi menghasilkan hingga Rp93 triliun per tahun, disertai pengamanan berupa kewajiban pelaporan aset luar negeri, pajak keluar bagi pemindahan domisili, dan tanpa pengecualian aset bisnis.

Selain itu, pemerintah juga perlu bersikap tegas terhadap para pegawai pajak yang bersekongkol dengan wajib pajak yang sengaja menghindari kewajiban perpajakan melalui praktik manipulasi laporan atau penyembunyian penghasilan. Tindakan tegas juga wajib diterapkan kepada aparat negara yang mengorupsi atau menyalahgunakan dana pajak.

Jangan sampai pelaku usaha kecil yang mudah terjangkau administrasi justru menjadi sasaran utama, sementara potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi berskala besar belum tergarap secara optimal.
Negara harus konsisten memodernisasi sistem perpajakan melalui Coretax agar benar-benar mempermudah masyarakat. Digitalisasi semestinya menyederhanakan administrasi, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat pengawasan, bukan menambah kebingungan wajib pajak.

Negara perlu juga memastikan bahwa masyarakat, terutama pelaku UMKM, memperoleh pendampingan dan akses informasi yang memadai. Jadi, peningkatan penerimaan dapat dilakukan melalui perluasan kepatuhan, perbaikan administrasi, dan pengawasan yang lebih efektif, bukan semata-mata melalui peningkatan beban masyarakat.

Bukan Hanya Pendapatan, tetapi Juga Belanja Negara
Ada satu aspek penting yang tidak boleh dilupakan terkait penerimaan pajak, yaitu bagaimana pemerintah mengelola uang yang sudah dikumpulkan. Selama ini, rakyat selalu diarahkan pada aspek pendapatan melalui penghimpunan pajak. Aspek pengelolaan belanja negara jarang diwacanakan. Padahal pengelolaan pendapatan sama pentingnya dengan keberhasilan mengumpulkan penerimaan.

Rakyat berharap agar pemerintah memastikan bahwa setiap anggaran pembangunan dikelola secara jujur/transparan, adil dan memiliki manfaat yang jelas. Efisiensi anggaran, pengawasan proyek, pencegahan kebocoran, dan pemberantasan korupsi harus menjadi bagian dari agenda pengelolaan keuangan negara.
Jangan sampai masyarakat diminta semakin disiplin membayar pajak, tetapi pemerintah tidak menunjukkan disiplin yang sama dalam menggunakan anggaran. Belanja negara harus berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan, misalnya, tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran dan panjang jalan yang dibangun. Tetapi, pembangunan jalan tersebut harus berdampak nyata mempermudah mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil pertanian, dan membuka akses ekonomi di wilayah yang selama ini tertinggal.

Begitu pula dengan anggaran pendidikan dan kesehatan. Kemajuannya harus terlihat dari meningkatnya kualitas pelayanan, bukan sekadar besarnya angka dalam dokumen anggaran. Uang negara adalah uang rakyat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Keadilan Pajak Harus Terasa hingga Daerah
Hal pajak atau penerimaan negara juga perlu dilihat dari perspektif pemerataan pembangunan.
Masyarakat di kota-kota besar mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai fasilitas ekonomi. Namun, kondisi di sejumlah wilayah perdesaan, kepulauan, dan daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan.

Di sejumlah wilayah di Indonesia bagian Timur, misalnya, persoalan akses transportasi, kualitas infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan masih menjadi bagian dari tantangan pembangunan di sejumlah wilayah. Rakyat di daerah juga memiliki kewajiban berkontribusi terhadap negara melalui pajak dan berbagai penerimaan lainnya.

Oleh karena itu, mereka berhak memperoleh manfaat pembangunan yang proporsional. Jangan sampai rakyat di daerah hanya dipandang sebagai bagian dari angka penerimaan negara, tetapi kebutuhan pembangunan di wilayahnya kurang mendapat perhatian.

Keadilan dan pemerataan pembangunan harus menjadi salah satu ukuran keberhasilan pengelolaan pajak. Penerimaan negara yang meningkat seharusnya memberikan kesempatan lebih besar bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.  Dengan demikian, pajak tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan, tetapi juga sarana memperkecil kesenjangan antarkelompok sosial dan antardaerah.***

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*