JAKARTA, SP – Keterlibatan masyarakat lokal menjadi perhatian dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke, Papua Selatan. Pihak pelaksana proyek berupaya membangun sinergi dengan warga di Kampung Wanam yang terletak di Merauke, Papua Selatan.
“Kita harus melibatkan masyarakat, dari marga-marga yang ada. Nanti mungkin kita bisa diskusi juga dengan masyarakat yang ada di sini,” ujar Perwakilan Tim Proyek Wanam Gawang Kurniawan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Dia menegaskan bahwa pihaknya akan melibatkan pekerja lokal sebagai wujud dari bersinergi dengan masyarakat setempat. Keterbatasan akses dan fasilitas masih menjadi bagian dari keseharian warga
di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke. Kampung yang relatif terisolasi itu kini mulai merasakan dampak kehadiran PSN yang membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.
Kepala Kampung Wanam Kosmas Serilius mengatakan keterlibatan warga lokal dalam PSN sudah mulai terlihat. Dari total 743 jiwa penduduk Kampung Wanam, sebagian telah bekerja di proyek tersebut dan peluang itu masih terbuka ke depan, khususnya bagi kalangan pemuda.
“Kami di sini 743 (jiwa), iya ada (warga yang bekerja di PSN). Mungkin ke depan kita pemuda juga banyak yang masuk kerja di sana,” ujar Kosmas.
Pekan lalu, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) secara tegas menolak Proyek Strategis Nasional atau PSN di Tanah Papua. Megaproyek tersebut dinilai tidak berpihak terhadap masyarakat adat dan justru menyebabkan persoalan sosial-ekologi.
Pernyataan penolakan ini disampaikan usai sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI di Merauke pada Senin (2/2/2026) lalu. Sikap PGI ini berdasarkan kajian dan setelah mendengar suara masyarakat adat Papua, gereja-gereja dan Majelis Rakyat Papua (MRP).
Ketua Umum PGI Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, mengatakan persekutuan gereja-gereja di Indonesia menempatkan masalah ketidakadilan ekologis di Indonesia, termasuk di Tanah Papua, sebagai salah satu isu prioritas. Isu ini terkait dengan tata kelola lingkungan dan tata kelola hutan yang bertindihan dengan hak hak masyarakat adat.
“Sudah sejak lama kita mendengarkan bagaimana kerusakan lingkungan, ketidakadilan ekologi terjadi di Papua secara menyeluruh, dan juga di Merauke. Kita masih ingat tentunya, proyek MIFEE pemerintahan sebelumnya yang gagal di tempat yang sama. Nah kita kembali dengar saat ini food estate dibangun lagi kurang lebih 2 juta hektare lahan,” kata Manuputty.
Manuputty menerangkan salah satu tujuan sidang majelis pekerja lengkap persekutuan gereja-gereja di Indonesia tahun 2026 untuk menyelamatkan lingkungan di Papua, khususnya Merauke, dari kerusakan dan ketidakadilan ekologis. Karenanya PGI tegas menolak proyek strategis nasional di Merauke, dan menunjukkan keprihatinan terhadap militerisasi dan otoritarianisme yang melemahkan hak masyarakat adat. [CR/SP]
Leave a Reply