Oleh Darmono Taniwiryono
Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI), peneliti dan inovator industri sawit
Email: darmonot@gmail.com
Pemerintah resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen, berlaku mulai 22 Oktober 2025 di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, sebagai bagian dari capaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Penurunan harga pupuk ini diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025, yang merevisi keputusan sebelumnya terkait jenis, harga eceran tertinggi, dan alokasi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2025. Menariknya, kebijakan ini tidak hanya menyentuh pupuk kimia seperti Urea dan NPK, tetapi juga pupuk organik, yang kini semakin diakui perannya dalam menjaga kesehatan tanah dan keberlanjutan produktivitas pertanian nasional.
Seperti diketahui, dalam kebun kelapa sawit, pupuk adalah komponen biaya terbesar—mencapai 40 hingga 50 persen dari total biaya operasional. Dengan harga baru ini, Urea turun dari Rp 2.250 menjadi Rp 1.800/kilogram, NPK dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840/kg, dan pupuk organik dari Rp 800 menjadi Rp 640/kg. Artinya, petani sawit dapat menghemat sekitar Rp 1,2–1,5 juta per hektare per tahun, hanya dari dua jenis pupuk utama.
Penghematan ini berarti besar, terutama bagi petani rakyat yang sering kali harus menunda pemupukan karena mahalnya harga input. Dengan harga lebih terjangkau, petani dapat kembali memupuk sesuai dosis rekomendasi, bukan sekadar “setengah takaran” seperti ketika harga pupuk tinggi.
Momentum Pemulihan Produktivitas
Banyak kebun sawit rakyat saat ini menunjukkan gejala penurunan produktivitas akibat kekurangan unsur hara makro (nitrogen, kalium) dan mikro (boron, magnesium). Dengan kebijakan baru ini, petani memiliki peluang untuk memulihkan kesuburan tanah dan keseimbangan nutrisi tanaman.
Jika dilakukan konsisten, potensi peningkatan hasil TBS bisa mencapai 5–10 persen dalam satu hingga dua tahun.
Namun, keberhasilan tidak hanya bergantung pada harga pupuk. Petani perlu menggabungkan pupuk kimia dengan bahan organik lokal seperti kompos pelepah, frass maggot, biochar, atau inokulan Trichoderma, agar tanah tetap hidup, mikroba subur, dan efisiensi pupuk meningkat.
Pendekatan ini sudah banyak dikembangkan dalam model integrasi biofertilizer + VPO waste + frass BSF, yang menghemat biaya sekaligus menambah kandungan karbon tanah.
Dampak Hilir: Pasokan TBS Lebih Stabil
Kebijakan pupuk ini juga membawa efek domino bagi sektor hilir sawit. Kebun yang kembali subur akan menghasilkan buah dengan kadar minyak lebih tinggi dan stabilitas pasokan yang lebih baik bagi unit pengolahan mini (seperti NPN–KPJI). Artinya, hilirisasi sawit berbasis masyarakat—dari Virgin Palm Oil (VPO), lilin stearin, sabun merah, hingga suplemen β-karoten—akan semakin berdaya saing dan berkelanjutan.
Kebijakan Pro-Petani yang Harus Dijaga
Langkah Kementan ini merupakan implementasi langsung arahan Presiden Prabowo untuk memastikan pupuk tersedia dan terjangkau bagi petani. Namun, efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh distribusi dan pengawasan di lapangan. Pupuk murah tidak akan berarti bila:
– distribusinya tersendat,
– kualitasnya menurun, atau
– alokasinya tidak tepat sasaran.
Untuk itu, perlu sinergi antara dinas pertanian daerah, koperasi tani, dan penyuluh lapangan untuk memastikan kebijakan ini benar-benar dirasakan oleh petani sawit rakyat, bukan hanya di atas kertas.
Kesimpulan
Turunnya harga pupuk 20 persen adalah kabar baik yang datang di waktu yang tepat. Bagi petani sawit rakyat, ini bukan hanya soal penghematan biaya, tetapi kesempatan untuk memulihkan produktivitas dan memperkuat daya saing kebun rakyat. Jika diikuti dengan kebijakan distribusi yang transparan dan praktik pemupukan berimbang, langkah ini bisa menjadi salah satu kebijakan paling berdampak bagi sektor perkebunan dalam dekade ini.
Leave a Reply