JAKARTA, SP – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan temuan 2.039 kios pupuk yang melakukan kecurangan dengan menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak ganggu proses pertanaman petani.
“Meskipun ada temuan tersebut, distribusi dan ketersediaan pupuk tetap aman serta tidak akan mengganggu pertanaman petani,” kata Mentan di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Amran yang juga merupakan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjelaskan, langkah penertiban 2.039 kios pupuk bersubsidi telah diperhitungkan dengan matang dan akan menguntungkan petani menjelang puncak musim tanam Desember hingga Januari.
Dikatakan, kios pelanggar akan dicabut izinnya dan digantikan kios baru berizin resmi agar tidak ada lagi penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). “Stok pupuk kita aman. Distribusi terkendali, dan pertanaman petani tidak akan terganggu. Kami pastikan pupuk tetap sampai ke tangan petani tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran,” tambah Mentan.
Dia mengatakan, pemerintah telah menyiapkan 9,5 juta ton pupuk bersubsidi untuk tahun 2025, terdiri dari pupuk urea dan NPK. Dari jumlah tersebut, 5,9 juta ton sudah terealisasi hingga Oktober 2025, menandakan distribusi lancar dan sesuai kebutuhan petani seluruh Indonesia.
Tidak hanya itu, dia juga memastikan komitmen pemerintah untuk mempermudah mekanisme distribusi agar tepat dan efektif sampai ke petani. Adapun regulasi lama yang sebelumnya memperlambat distribusi pupuk, kini telah disederhanakan.
“Dulu ada 12 kementerian, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota yang harus paraf sebelum pupuk tiba di lapangan. Sekarang atas perintah Bapak Presiden, alurnya langsung dari Kementan ke Pupuk Indonesia hingga ke petani. Hasilnya, pupuk cepat sampai dan petani lebih tenang,” jelasnya.
Terkait penertiban kios nakal, Amran menegaskan Kementan terus memperkuat pengawasan berbasis digital bersama pemerintah daerah, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum. Langkah ini penting untuk mencegah permainan harga yang merugikan petani.
Amran menegaskan bahwa pengawasan ketat pupuk bersubsidi menjadi bagian penting dari strategi besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, pihaknya segera melakukan identifikasi lanjutan terhadap 2.039 kios pupuk yang melakukan kecurangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Mentan Amran dan akan memberikan sanksi tegas kepada kios yang melakukan kecurangan.
Dia menambahkan, Pupuk Indonesia juga menyiapkan langkah antisipasi apabila ada seluruh kios di satu kecamatan yang terkena sanksi. “Kalau di satu kecamatan semua kiosnya kena, kami akan cari cara agar petani di wilayah itu tetap bisa menebus pupuk melalui mekanisme khusus,” tambahnya.
Rahmad menyebutkan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional hingga 11 Oktober 2025 mencapai 5,95 juta ton atau 62,34 persen dari total alokasi 9,55 juta ton berdasarkan data PT Pupuk Indonesia. [PR/SP]
Leave a Reply