JAKARTA, SP – Pembangunan kawasan Papua harus semakin melibatkan dan memberdayakan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua, agar semakin mandiri dan sejahtera. Potensi sumber daya alam yang tersebar pada enam provinsi perlu dioptimalkan dengan memanfaatkan dana yang ada secara tepat dan baik. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) memiliki tugas dan wewenang untuk mewujudkan hal tersebut.
Demikian disampaikan Alberth Yoku selaku perwakilan BP3OKP wilayah Papua dalam sebuah diskusi bersama SP di Jakarta, pekan lalu.
Dia menjelaskan bahwa pembangunan Papua selama ini belum tepat sasaran sehingga masyarakat, khususnya OAP, terpinggirkan. Padahal, cukup banyak dana yang dikucurkan sejak penerapan otonomi khusus (Otsus) tahun 2001 lalu. “Inilah menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus dikawal oleh BP3OKP yang dipimpin Wakil Presiden RI,” kata Alberth.
Untuk itu, BP3OKP membutuhkan mitra sehingga secara bersama-sama bisa mewujudkan poembangunan sumber daya manusia (SDM) yang baik dan terukur.
Seperti diketahui, pada Senin (29/5/2023) lalu, Ketua BP3OKP yang juga Wapres Ma’ruf Amin mengukuhkan enam anggota BP3OKP di Istana Wapres. BP3OKP tersebut akan mengawal pembangunan Tanah Papua seperti dicanangkan Presiden Joko Wido dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (Perpres RIPPP) Tahun 2022–2041. Dalam Perpres yang ditetapkan pada 17 April 2023 lalu itu ada tiga misi besar pembangunan di Papua, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Dalam kesempatan itu, Wapres memberikan intruksi kepada enam Anggota BP3OKP yang berasal dari perwakilan setiap provinsi di Papua tersebut, untuk memastikan program pembangunan berjalan baik dan berkelanjutan, serta menjawab kebutuhan masyarakat Papua.
“Saya harap para Anggota BP3OKP dapat betul-betul mengawal ketuntasan program yang diatur dalam RIPPP dan RAPPP sebagai rencana aksi 5 tahunan,” ujar Wapres.
Adapun keenam Anggota BP3OKP yang dilantik hari ini adalah, Alberth Yoku, perwakilan Provinsi Papua; Irene Manibuy, perwakilan Provinsi Papua Barat; Yoseph Yanowo Yolmen, perwakilan Provinsi Papua Selatan; Pietrus Waine, perwakilan Provinsi Papua Tengah; Hantor Matuan, perwakilan Provinsi Papua Pegunungan; dan Drs. Otto Ihalauw, perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.
Secara terpisah, praktisi bussiness development service (BDS) Olan Sebastian memberi apresiasi atas tugas dan tanggung jawab BP3OKP dan misi besar dalam mewujukan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Selaku BDS yang berpengalaman di Papua Barat dan Papua Barat Daya, sekaligus bersama sejumlah alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) melihat misi Papua Produktif merupakan tugas yang membutuhkan dukungan banyak pihak. Papua Produktif harus mengedepankan pendekatan pertanian dan peternakan terintegrasi dengan melibatkan OAP secara utuh.
“Pengalaman selama dua tahun terlibat langsung dengan masyarakat ulayat di Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Fakfak, dan sekarang berlanjut di Kabupaten Manokwari merupakan pelajaran berharga untuk diduplikasikan ke seluruh Tanah Papua,” ujar Olan yang juga Direktur PT Caturnawa Mitratani Nusantara (CMN) ini.
Olan menjelaskan pihaknya sudah merintis program jagung, singkong, dan menjajaki pengembangan sapi dan pengolahan sagu. Adapun masyarakat lokal terlibat sebagai bagian dari usaha yang dijalankan dan bukan menjadi penonton. “Lahan menjadi modal yang disertakan dan masyarakat ikut dalam menggarap usaha bersama, Jadi bukan menjual lahan lalu ulayat dan masyarakat hanya menjadi penonton seperti yang terjadi selama ini,” ujar Olan yang juga dokter hewan ini. [SP]
Baca : Belanja Tapioka di Wilayah Papua Bisa Capai Rp 100 Miliar Per Tahun
Leave a Reply